EDUKADI NEWS + Pekanbaru 25 Juni 2026. Maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung isu “Reformasi Jilid 2” mendapat tanggapan kritis dari Ir. Syarifuddin Adek, Alumni Sespim TK II LAN RI Kelas E Tahun 2004 Palembang. Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu [28/6/2026], Syarifuddin menegaskan bahwa demonstrasi tanpa paradigma sistemik hanya akan menjadi aksi mubazir yang merugikan rakyat dan mengancam keutuhan NKRI.
“Demonstrasi menjadi tren anak muda dewasa ini, mengatasnamakan demokrasi untuk kepentingan rakyat. Tapi kita harus bertanya: Reformasi Jilid 1 itu apa hasilnya? Lalu Jilid 2 ini mau gapai apa?” ujar Syarifuddin.
REFORMASI 1998: 28 TAHUN BERLALU, AGENDA MANDEK
Syarifuddin mengingatkan, Reformasi Jilid 1 telah berlalu 28 tahun sejak 1998. “Apakah mahasiswa yang demo hari ini sudah lahir saat itu? Apakah mereka paham warisan dan kegagalan apa yang sebenarnya terjadi?”
Mengutip Pakar Tata Negara Prof. Zainal Arifin Mochtar, Syarifuddin menyebut: “Bila kita jujur, tak satu pun agenda Reformasi itu yang terealisasi sepenuhnya.” Ia mencontohkan otonomi daerah yang menimbulkan raja-raja kecil, dan pemberantasan korupsi yang belum menyentuh aktor utama.
“Kalau Jilid 1 saja belum tuntas, mengapa buru-buru teriak Jilid 2? Ini menunjukkan ada lompatan berpikir tanpa evaluasi sistemik,” tegasnya.
DEMO JALANAN: GANGGU EKONOMI, BUKAN SOLUSI KONSTITUSIONAL
Syarifuddin menyoroti dampak demo di jalanan. “Aspirasi mahasiswa itu mulia. Tapi ketika disampaikan dengan memblokir jalan, membakar ban, dan bentrok dengan aparat, maka yang dirugikan rakyat kecil. Pedagang tidak bisa jualan, buruh telat kerja, ambulans terhambat. Roda perekonomian terganggu.”
Ia menegaskan, NKRI adalah negara hukum. Orasi dan aspirasi sudah ada tempatnya secara konstitusional: Gedung DPR RI di Senayan.
“Di sana ada Rapat Dengar Pendapat, ada Komisi I sampai XI, ada Fraksi. Masuklah lewat pintu itu. Adu data, adu argumen. Itu bela negara. Bukan teriak di jalan lalu pulang bawa foto.”
WASPADA PARADIGMA LINIER & SPONSOR GELAP
Menurut Syarifuddin, kelemahan utama gerakan saat ini adalah paradigma linier. “Seperti katak dalam tempurung: begitu ingat langsung lompat. Tidak ada kajian sistemik. Tidak hitung untung-rugi untuk negara.”
Ia juga mengingatkan bahaya politisasi mahasiswa. “Patut dicurigai, demo masif seperti ini ada sponsor. Berapa banyak dana yang dikucurkan? Mengapa tidak dipakai untuk beasiswa, riset, atau pengembangan studi? Sangat berbahaya jika negara dijadikan praktik politik dan ekonomi kelompok tertentu.”
Pemulihan pasca-demo anarkis, kata Syarifuddin, butuh biaya besar. “Bukan hanya memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Tapi juga memulihkan psikologis publik, kepercayaan investor, dan stabilitas nasional. Itu bisa mundur 5-10 tahun.”
PEMERINTAH BY OMISSION, TAPI ANARKIS PASTI DITINDAK
Syarifuddin memahami bahwa terkadang pemerintah mengambil sikap by omission – diam terhadap suatu isu. “Tapi itu bukan pembenaran untuk anarkis. Jika sudah bakar, jarah, dan pukul aparat, maka negara wajib hadir. Ditindak itu bukan represif, itu penegakan hukum.”
SERUAN UNTUK GENERASI MUDA: KRITIS HARUS SISTEMIK
“NKRI sangat membutuhkan generasi yang kritis demi menjaga keutuhan negara. Untuk itu anak muda wajib mempunyai jiwa bela negara, dan bukan hanya menerima provokasi manusia anti-negara,” pesan Syarifuddin.
Ia menekankan, membangun negara mustahil dalam waktu singkat. “Minimal satu kali masa jabatan, 5 tahun, dan itu sah menurut Konstitusi. Kenapa belum selesai waktunya sudah dievaluasi dengan turun ke jalan?”
Sebagai penutup, Alumni Sespim LAN RI itu berpesan: “Kembalilah generasi muda, terutama mahasiswa, ke jalan yang benar. Hindari hasutan yang membuat NKRI disintegrasi. Kritis boleh, demo hak konstitusional, tapi harus cerdas, sistemik, dan tahu tempat. Rumah rakyat itu di DPR, bukan di perempatan lampu merah.”
(Udra Edukadi News)
