EDUKADI NEWS – Majalengka
Sabtu 20 Juni 2026. Insiden kesalahpahaman yang sempat memanas antara wartawan media Ruzka Indonesia dengan oknum anggota sekuriti DPRD Kabupaten Majalengka akhirnya resmi berakhir damai. Perselisihan yang dipicu oleh persoalan izin mengisi daya (charge) telepon genggam tersebut diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses mediasi di Kantor DPRD Majalengka pada Jumat (19/6/2026).
Peristiwa yang sebelumnya sempat memancing reaksi keras dari sejumlah jurnalis di Majalengka serta menjadi sorotan netizen di media sosial itu kini telah mencapai kesepakatan islah (damai) antara kedua belah pihak.
Kronologi Mediasi dan Permohonan Maaf
Dalam proses mediasi tersebut, wartawan Ruzka Indonesia, Eko, hadir dengan didampingi oleh Sekretaris Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Kabupaten Majalengka, A. Hudri, serta rekan jurnalis lainnya, Ujang.
Sementara itu, pihak DPRD Majalengka dihadiri langsung oleh Kepala Bagian Umum Dadang dan Kepala Subbagian Umum Oman. Proses mediasi ini juga disaksikan oleh Winata selaku perwakilan perusahaan outsourcing penyedia jasa keamanan, serta personel dari Polres Majalengka yang membidangi pembinaan pamswakarsa.
Perwakilan perusahaan jasa keamanan, Winata, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan anggotanya yang telah memicu ketegangan
“Kami atas nama perusahaan memohon maaf atas insiden ini. Perusahaan berkomitmen penuh untuk melakukan evaluasi total, investigasi internal, sekaligus memberikan teguran keras kepada petugas yang terlibat dalam insiden tersebut,” ujar Winata.
AWI Majalengka: Gedung Dewan Harus Ramah Wartawan
Meskipun persoalan telah diselesaikan secara kekeluargaan, Ketua DPC AWI Kabupaten Majalengka, Abdullah, menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi seluruh pihak agar tidak terulang di kemudian hari.
Melalui sambungan telepon, Abdullah yang juga menjabat sebagai Pimpinan Redaksi media cetak dan online abchannel.id mengapresiasi langkah damai ini, namun memberikan catatan kritis terkait kenyamanan kerja jurnalis di lingkungan pemerintahan.
“Saya mengapresiasi adanya penyelesaian ini. Namun, ini tetap menjadi catatan penting. Jangan sampai hanya karena persoalan sepele seperti numpang mengisi daya HP, malah terjadi pelarangan berlebihan yang berujung kesalahpahaman,” tegas Abdullah.
Menurut Abdullah, Gedung DPRD sebagai “Rumah Rakyat” sepatutnya memberikan fasilitas yang ramah bagi para jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesinya.
“Justru sudah semestinya gedung dewan memberikan fasilitas penunjang bagi wartawan. Karena melalui peran merekalah berbagai kegiatan dewan dan aspirasi rakyat dapat dipublikasikan dengan baik kepada masyarakat luas,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Ketua AWI DPC Majalengka ini berharap insiden serupa tidak lagi terjadi di masa depan dan meminta semua pihak untuk terus menjaga hubungan sinergis dan harmonis antara petugas keamanan dan insan pers.
“Saya harap ini menjadi kejadian yang terakhir. Tidak boleh lagi ada perlakuan yang tidak baik atau diskriminatif terhadap rekan-rekan wartawan yang sedang bertugas,” pungkas Abdullah.( RD/Jack)
