EDUKADI NEWS – Kuningan
Selasa 26;Mei 2026. Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lestari Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Asep, terkesan tidak dapat memberikan jawaban mendetail saat dikonfirmasi mengenai substansi laporan proyek penanaman pertama program ketahanan pangan (tematik nabati) berupa budidaya jagung di wilayahnya.
Saat dimintai penjelasan mendalam terkait klaim bahwa “penanaman pertama telah selesai” yang meliputi rincian luas lahan, jenis komoditas, waktu capaian, kendala lapangan, hingga dokumen pendukung evaluasi Asep justru mengalihkan pertanyaan tersebut kepada bawahan atau pengurus teknis.
“Untuk hal ini mungkin bisa ditanyakan langsung ke bagian manager penanaman jagung. Nanti saya alihkan ke bagian pengurus pengelola jagung,” ujar Asep melalui pesan tertulis pada Senin (25/5/2026) pukul 13.04 WIB.
Saling Silang Informasi dan Keberadaan Data
Sikap Direktur BUMDesa Lestari ini memicu pertanyaan mengenai transparansi dan koordinasi internal. Ketika dikejar mengenai kepastian apakah dirinya selaku pimpinan tertinggi BUMDesa belum menerima laporan resmi dari sang manajer, Asep memberikan jawaban yang mengambang.
Ia mengklaim sebetulnya sudah mengetahui progres tersebut, namun berdalih ingin menyajikan informasi yang lebih padat dan akurat.
“Mengetahui, tapi informasinya biar lebih padat. Ada data yang lebih detail pak, biar lebih akurat aja,” kata Asep berdalih saat dikonfirmasi ulang pada pukul 13.14 WIB hingga 13.16 WIB.
Meski menyatakan ada data yang lebih detail dan akurat di tingkat pengelola, hingga berita ini diturunkan, pihak Direktur BUMDesa Lestari Cibingbin sama sekali belum memaparkan atau menunjukkan rincian data tersebut kepada tim media
Anggaran Modal Masih Misterius
Ketidaktransparan pihak BUMDesa Lestari semakin terlihat ketika dipertanyakan mengenai aspek finansial tematik tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai berapa nilai total modal anggaran BUMDesa yang dikucurkan untuk program tematik nabati melalui pertanian penanaman jagung ini, Asep memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan sama sekali.
Hal ini memicu tanda tanya besar dari berbagai pihak. Sebagai lembaga usaha milik desa yang mengelola keuangan publik (dana desa), kejelasan mengenai luas lahan, capaian kerja, hingga nilai investasi modal yang ditanamkan seharusnya menjadi informasi terbuka yang wajib dikuasai oleh seorang direktur utama guna fungsi kontrol dan akuntabilitas publik.
Sampai saat ini, publik dan pihak terkait masih menunggu keterbukaan informasi dan realisasi janji Direktur BUMDesa untuk mengalihkan komunikasi ke manajer pengelola demi mendapatkan data yang valid dan akurat.( RD/ Jack)
