EDUKADI NEWS – Pekanbaru 12 Mei 2026
Sutikno dan Carel diduga melindungi kasus tidak ada izin PT Arara Abadi dan Sub Ordonansi di Kampar Riau. Dugaan ini menguat setelah Laporan Kolonel TNI (Purn) Prof. DR. H. Asmil Ilyas, MA, CPLA tertanggal 7 Juli 2025 perihal Dugaan Pengemplangan Pajak PT Arara Abadi di Kabupaten Kampar, tepatnya di Dusun IV Plambayan, Tapung Hilir, mangkrak selama 10 bulan.
Dalam penelusuran Tim Investigasi MKGR, ditemukan 2 buah surat yang dikirim oleh Dr. M. Carel W, S.H., M.H., Aspidsus Kejati Riau kepada pihak yang tidak terkait. Isi surat tersebut dinilai mengarah kepada upaya melindungi PT Arara Abadi.
Untuk menghindari tak memiliki izin dan mengelak dari hukum, PT Arara Abadi mengalihkan areal kebun dari Kabupaten Kampar ke Kabupaten Siak.
Dugaan perlindungan ini juga dilanjutkan oleh Kepala Kanwil DJP Riau dengan mengirimkan berkas hasil tindak lanjut Kejati Riau ke locus kerja Riau ke KPP Madya Tangerang, Banten.
Benar masalah pajak kewenangan PPNS DJP Riau, tapi masalah pelanggaran hukum tentu berada di pihak kejaksaan, sebut Mantan Hakim Adhoc Tipikor Syamsul Rakan Chanuago, S.H., M.H., senior MKGR itu.
Perihal kerugian keuangan negara menjadi tupoksi BPK. Penanganan kasus ini sudah menyimpang dan dapat diduga ada pesanan semacam konspirasi agar PT Arara Abadi dapat terhindar dari jerat hukum, tegasnya.
Aidil Fitsen, S.H., Advokat LBH MKGR mengatakan, ditambah dengan 3 orang mantan PPNS ditemukan bukti permulaan yang terindikasi pelanggaran hukum (pidana) dan lex specialis Sub Ordonansi sulit untuk dieliminasi.
Sudah lebih 1 tahun berita sejak adanya PT Arara Abadi perintahkan menghadang kegiatan petani Swasembada 16 November 2024, yaitu kegiatan cetak sawah 1.000 ha yang mana lahan dialokasikan oleh MKGR, ulas Ir. Julius Sitepu.
Selanjutnya Kompol (Purn) Oscar Rayzar, BcHk buka suara: Bagaimanapun PT Arara Abadi berdalih punya izin, itu kan hanya katanya. Ayo tunjukkan. Penggarapan lahan MKGR itu adalah saya dengan Provos Korem Wirabima bernama Tabrani dengan Land Clearing PT CIS (Muliadi adik ipar Martias PT Surya Dumai). PT Arara Abadi belum ada tahun 1995 di Dusun IV Plambayan.
Diakui bahwa PT Arara Abadi perusahaan yang besar, namun tidak ada kontribusinya untuk warga tempatan seperti dana CSR sebagaimana kewajiban dalam izin kalau benar ada izin. Malah menindas lahan masyarakat, membabat seenaknya dan semua aturan ditabrak.
Nah sekarang sudah saatnya PT Arara Abadi untuk hengkang dari Kampar Riau,sebut Pemangku Adat Tapung Amir Hamzah, S.H., Panglima Datuk Domo Kuasa Ulayat Tapung.
Temuan dua buah surat tersebut dinilai sebagai bukti kuat adanya mufakat jahat yang menabrak aturan. Diharapkan Presiden untuk segera turun tangan sebelum timbul gerakan dari masyarakat Kab. Kampar, ulas Ketua LKAM Kampar Suhaili Datuk Bandaro Mudo setelah menerima informasi 3 bulan yang lalu.
(Tim Investigasi Edukadi News)
