EDUKADI NEWS –Pekanbaru 12 Mei 2026
Program pemerintah pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih (KMP) yang seharusnya menjadi motor peningkatan perekonomian masyarakat desa, justru berbuntut panjang di Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
Masyarakat Danau Bingkuang, Desa Tambang sangat mengharapkan terwujudnya koperasi. Namun di sisi lain, baru akan berjalan, Kepala Desa Tambang M. Alimuddin diduga telah melenceng dan bersikap arogan dengan merampas tanah persukuan Pitopang yang telah digarap sejak sebelum Indonesia merdeka, tahun 1920.
Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh ahli waris dengan dokumen dan ranji yang sah.
Menurut ahli waris, mereka tidak keberatan tanahnya dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pihak yang berkepentingan justru menolak, padahal ahli waris tidak minta kompensasi. Cukup dibicarakan baik-baik dan lakukan peralihan hak sesuai aturan,”ungkap narasumber.
Persoalan ini sudah berlangsung sejak November 2024 dan berlanjut hingga 2025.
Atas dugaan tersebut, ahli waris melaporkan penyalahgunaan wewenang yang melanggar administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Alimuddin dinilai tidak bisa lagi berdalih. Ahli waris menyoroti SKT Reg. 516 tanggal 28 Oktober 2003 yang dijadikan dasar Kades. SKT tersebut diduga cacat administrasi:
- Halaman 1Tidak mencantumkan umur Yusri HS.
- Halaman 2Tidak ada asal-usul tanah yang jelas.
- Halaman 3Tidak ada tanda tangan saksi sempadan.
- Sket Tanah Tidak identik dengan fisik tanah milik ahli waris.
Ini SKT cacat administrasi. Bagaimana bisa dijadikan dasar untuk membangun Gedung KMP di atas tanah ulayat orang, tegas ahli waris.
Ombudsman RI Perwakilan Riau telah menerbitkan surat dimulainya pemeriksaan pada 30 April 2026 dan melanjutkan dengan memanggil untuk meminta keterangan kepada Alimuddin selaku Kades Tambang dan Camat Tambang.
Pemeriksaan Ombudsman fokus pada dugaan maladministrasidalam proses pengadaan lahan Gedung KMP Desa Tambang yang diduga menyerobot tanah suku Pitopang.
(Tim Investigasi Edukadi News)
