EDUKADI NEWS – Pekanbaru 21 November 2026.
Publik tahu bahwa kedua hukum ini dibedakan dari sikap negara. Ada saat negara diam atau tidak aktif, dan ada saat negara sedang aktif. Jika salah dalam penerapan, konsekuensinya adalah pelanggaran hukum.
Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Karena itu, setiap tindakan pejabat negara, termasuk dalam pengisian jabatan Wakil Presiden, harus berdasar pada hukum, bukan sekadar pertimbangan politik.
Persoalan kekosongan Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang MD3. Dalam UUD 1945 ditegaskan, Presiden mengajukan 2 calon kepada MPR dalam jangka waktu 14 hari, dan harus dilantik dalam waktu 60 hari. Ketentuan waktu ini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan batas konstitusional yang mengikat.
Publik melakukan monitoring terhadap MPR yang telah bersidang dan menetapkan tanggal 2 Desember 2026, kemudian diundur menjadi 25 Desember 2026, konon diselaraskan dengan jadwal kesibukan Presiden ke luar negeri. Setelah dilakukan pengamatan, ketentuan dalam UUD 1945 tentang batas 14 hari tersebut dinilai tidak terpenuhi.
Begitu juga dengan jadwal pelantikan. Tentu institusi negara setingkat MPR tidak boleh teledor atau ceroboh dalam menyusun jadwal pemilihan Wakil Presiden. Atau dapat diduga ada suatu kesengajaan, sehingga orang yang dilantik sebagai Wakil Presiden RI menjadi cacat hukum dan cacat administrasi.
Pakar Tata Negara dan politisi menilai, mundurnya Gibran itu baru usulan dan belum ada putusan diterima atau ditolak. Jika belum ada putusan, apakah otomatis berhenti? Dahulu ia diangkat dengan Surat Keputusan dan dilantik secara resmi. Mundur atas permintaan sendiri tanpa alasan yang jelas, secara administrasi negara belum bisa dikatakan telah berhenti.
Konsekuensinya, pemilihan Wakil Presiden belum bisa dilaksanakan. Karena jabatannya secara hukum masih terisi. Solusinya, menurut Prof. Mahfud MD, berhentinya Gibran harus melalui peradilan atau melalui DPR, yaitu melalui Hak Angket, Hak Interpelasi, dan pemakzulan atau impeachment.
Opini ini dapat dijadikan pembanding guna menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan kebijakan administrasi negara. Jangan sampai karena terburu-buru secara politik, kita melahirkan produk hukum yang cacat sejak lahir.
Elit politik mulai memprediksi tentang calon Wakil Presiden yang akan diusulkan. Namun semua partai koalisi menyatakan sikap tidak akan mengusulkan calon. Apakah ini paradigma sistemik berkelanjutan atau paradigma linier?
Partai koalisi seolah memainkan gambling, untung atau rugi, dan apakah ada risiko untuk pemilu yang akan datang pada 2029. Jika Gibran belum diputuskan dicopot dengan Surat Keputusan, maka secara administrasi negara Gibran masih Wakil Presiden RI.
Jika jabatan masih terisi tetapi pemilihan sudah dilakukan, maka akan lahir dua masalah besar. Pertama, cacat konstitusional karena melanggar batas waktu 14 hari dan 60 hari. Kedua, cacat administrasi karena ada dua pejabat yang mengklaim jabatan yang sama, atau pejabat lama belum diberhentikan secara sah.
Karena itu diserukan agar dilanjutkan Hak Interpelasi, sehingga ada keputusan yang jelas, dan hak serta fasilitas tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah secara tidak sah.
Negara tidak boleh berjalan dengan asumsi. Negara harus berjalan dengan keputusan hukum yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika MPR, DPR, dan Presiden ingin menjaga marwah konstitusi, maka hentikan dulu segala spekulasi calon, selesaikan dulu status hukum Wakil Presiden yang ada, baru kemudian jalankan mekanisme pengisian kekosongan sesuai UUD 1945.
Hukum Tata Negara bukan sekadar teori di ruang kuliah. Ia adalah rambu-rambu agar kekuasaan tidak berjalan liar. Dan Hukum Administrasi Negara adalah rem agar setiap keputusan pejabat tidak melampaui wewenangnya.
(Udra Edukadi News)













