EDUKADI NEWS – MAJALENGKA, 19 November 2026 , Sorotan tajam terhadap transparansi pengelolaan anggaran pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Majalengka. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Kabupaten Majalengka memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat WhatsApp terkait polemik penyerapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tata kelola operasional Kelas Jauh atau Tempat Kegiatan Belajar (TKB) di SMAN 1 Bantarujeg.
Sikap diam Ketua MKKS SMAN Majalengka tersebut memunculkan preseden buruk bagi keterbukaan tata kelola pendidikan di daerah. Sebagai representasi pimpinan seluruh kepala sekolah tingkat SMA negeri di Kabupaten Majalengka, ketertutupan komunikasi ini terkesan berupaya menghindari tanggung jawab moral dan kontrol publik atas dugaan ketimpangan pemanfaatan anggaran negara yang menyangkut hak ratusan peserta didik.
Berdasarkan data dan penelusuran informasi di lapangan, SMAN 1 Bantarujeg tercatat mengelola sedikitnya 260 siswa kelas jauh yang tersebar di empat lokasi berbeda, yakni TKB Malausma, TKB Sinargalih, TKB Sukamenak, dan TKB Borogojol. Keberadaan ratusan siswa tersebut memicu pertanyaan mendasar mengenai validasi status mereka di dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah induk sebagai dasar pencairan alokasi Dana BOS dari pemerintah pusat.
Keterangan dari sejumlah murid kelas jauh yang ditemui dan diwawancarai secara terpisah di wilayah TKB semakin memperkuat pertanyaan publik mengenai kualitas layanan pendidikan yang mereka terima. Salah seorang murid di TKB Malausma mengungkapkan bahwa jadwal tatap muka bersama guru dari sekolah induk hanya berlangsung satu kali dalam seminggu, sehingga pada hari-hari lainnya mereka lebih banyak belajar secara mandiri atau menunggu arahan tugas.
Hal serupa disampaikan oleh murid lainnya di TKB Sinargalih dan TKB Sukamenak yang menuturkan bahwa selama mengikuti kegiatan belajar di kelas jauh, mereka belum merasakan adanya dukungan fasilitas belajar maupun perlengkapan penunjang yang memadai layaknya siswa reguler. Bahkan, murid di TKB Borogojol menyebutkan bahwa ketersediaan buku paket maupun modul pembelajaran yang dibagikan secara khusus untuk menunjang kegiatan belajar di lokasi TKB masih sangat terbatas dan sering kali harus berbagi atau mencari bahan materi sendiri.
Persoalan krusial muncul ketika membandingkan besaran potensi penerimaan Dana BOS untuk 260 siswa dengan fakta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di lapangan. Secara regulasi, setiap peserta didik yang tercatat aktif dan tervalidasi di Dapodik berhak atas satuan biaya Dana BOS yang nilainya setara dengan siswa reguler di sekolah induk. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan serta pengakuan para murid, kegiatan pembelajaran di empat TKB tersebut hanya berlangsung satu kali dalam sepekan.
Dalam pelaksanaannya, pihak sekolah hanya menugaskan delapan orang guru atau tutor dari sekolah induk untuk mendatangi lokasi TKB, di mana masing-masing tenaga pengajar disebut hanya menerima uang transportasi atau pengganti bensin sebesar Rp100.000 per kunjungan. Jika dikalkulasikan secara matematis, total pengeluaran untuk transportasi tenaga pengajar tersebut dinilai sangat timpang dan jauh lebih kecil dibandingkan total pagu Dana BOS yang mengalir ke rekening sekolah berdasarkan jumlah 260 siswa kelas jauh tersebut.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar ke mana sisa selisih alokasi Dana BOS yang menjadi hak ratusan siswa TKB Malausma, Sinargalih, Sukamenak, dan Borogojol tersebut dialokasikan maupun direalisasikan. Publik berhak mengetahui komponen belanja apa saja—baik berupa pengadaan buku dan modul pembelajaran, sarana prasarana penunjang TKB, maupun pembiayaan administrasi kegiatan siswa—yang benar-benar telah disalurkan secara nyata untuk menunjang hak pendidikan 260 siswa kelas jauh tersebut, terlebih saat para murid sendiri merasakan minimnya fasilitas dan intensitas tatap muka.
Padahal, merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS, setiap satuan pendidikan wajib mempublikasikan dan membuka akses informasi mengenai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) beserta laporan realisasi penggunaannya sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. Sikap bungkam Ketua MKKS SMAN Majalengka saat dimintai tanggapan atas persoalan ini justru mempertebal kecurigaan publik adanya upaya menutupi informasi yang seharusnya terbuka lebar.
Hingga berita ini diturunkan, pesan konfirmasi resmi yang dikirimkan kepada Ketua MKKS SMAN Majalengka belum mendapatkan respons maupun klarifikasi apa pun. Apabila ketertutupan informasi dan dugaan kejanggalan pengelolaan Dana BOS ratusan siswa kelas jauh SMAN 1 Bantarujeg ini terus dibiarkan tanpa penjelasan yang akuntabel, persoalan ini berpotensi kuat untuk segera dilaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar), guna dilakukan audit dan penyelidikan menyeluruh atas dugaan penyimpangan anggaran pendidikan.(Tim Red)













