EDUKADI NEWS – PEKANBARU ,19 Nopember 2026, Provinsi Riau kembali dilanda kegaduhan publik. Daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasil minyak mentah, produsen utama Crude Palm Oil (CPO) nomor satu di Indonesia, sekaligus salah satu penyumbang devisa negara terbesar itu kini justru riuh oleh gelombang kekecewaan masyarakat atas dugaan pembiaran pelanggaran hukum.
Berbagai aduan warga dinilai jalan di tempat. Sejumlah laporan masyarakat disebut mandek dan belum menunjukkan kejelasan penanganan, baik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Ombudsman Riau, maupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau.
Dari sekian banyak aduan yang masuk, persoalan yang paling sering dikeluhkan warga adalah dugaan perampasan lahan milik masyarakat tempatan. Warga mengaku sudah berulang kali melaporkan dugaan pelanggaran yang melibatkan PT Arara Abadi, termasuk tudingan tidak menunaikan kewajiban pajak selama sekitar 30 tahun di Kabupaten Kampar serta dugaan beroperasi tanpa mengantongi Izin Usaha HPH/HTI sejak 25 November 1996.
Kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut bahkan diduga mencapai ratusan triliun rupiah. Kasus ini disebut sempat diregister oleh Kejati Riau pada 24 Juli 2025 dan dilimpahkan pada 24 Maret 2026, namun hingga kini perkembangannya dinilai senyap tanpa kejelasan lanjutan di mata publik.
Dinamika makin memantik tanda tanya setelah Kepala Kejati Riau, Dr. Sutikno, S.H., M.H., bersama Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Dr. M. Carel W., S.H., M.H., dimutasikan oleh Kejaksaan Agung RI. Situasi tersebut memicu spekulasi dan pertanyaan besar di tengah masyarakat: ada apa di balik penanganan perkara ini?
Di tingkat akar rumput, mandeknya berbagai laporan menimbulkan persepsi negatif yang tajam. Muncul dugaan kuat di kalangan warga mengenai adanya relasi terselubung, konspirasi, hingga praktik gratifikasi yang melibatkan pihak korporasi. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat menilai aparat penegak hukum (APH) di Riau seolah kalah atau takut berhadapan dengan kekuatan korporasi dan oligarki.
Dugaan sengketa agraria pun kembali mencuat. Pada 20 Mei 2026, dilaporkan terjadi dugaan penyerobotan lahan seluas 180 hektare di Dusun IV Plambayan, Desa Kotogaro, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Peristiwa tersebut diduga melibatkan Anelius selaku Humas Distrik Tapung atas lahan KKS KUD Karya Baru yang disebut telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) tertanggal 7 September 1996. Secara keseluruhan, lahan yang dipersoalkan disebut mencapai 400 hektare dan merupakan milik 200 petani MKGR.
Sementara itu, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MKGR Mayjen RH Sugandhi Kartosubroto, Ir. Darma Nova Siregar, menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan berbagai bukti yang berhasil dihimpun terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) PT Arara Abadi di Provinsi Riau.
Melihat rangkaian persoalan dan menipisnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah, desakan pun mengarah ke pucuk pimpinan kepolisian nasional. Masyarakat dan tim redaksi memohon agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) turun tangan langsung mengawal persoalan ini. Jangan sampai warga Riau kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap keadilan dan supremasi hukum.(Tim Red)













