EDUKADI NEWS – Pekanbaru 13 November 2026.
Kursi Gibran diminati dan jadi rebutan bagi elit politik.
Wakil Presiden adalah orang nomor 2 berkuasa di NKRI, tentu terjadi lagi perseteruan yang tidak dapat dihindari.
Presiden sulit untuk mengambil kebijakan untuk mengambil keputusan, karena siapapun yang menduduki kursi yang ditinggalkan Gibran tetap jadi problema. Rakyat enggan untuk menerima karena tidak melalui pemilu.
Tentu pengganti Gibran akan menjadi beban bagi Presiden Prabowo nantinya.
Wakil Presiden yang diusulkan Presiden, dilakukan sidang dan dilakukan voting di MPR setelah memenuhi syarat.
Hal ini juga menjadi acuan bahwa yang akan datang, pilkada tidak perlu dilakukan dan dikembalikan pada DPR. Pemilihan langsung hanya ada pada pemilihan Kepala Negara.
Kursi Gibran bukan hanya jadi rebutan para elit politik, tetapi juga menjadi barang sakral dan berbau mistis dan turun menjadi barang sengketa.
Mundur ataupun berhenti karena adanya penyimpangan dan penyimpangan belum dilakukan di peradilan, artinya lahir terpaksa / premature atau pressure power.
Akibatnya tentu terjadi attack come back again.
Sehingga siapa yang menduduki kursi Gibran akan gelisah dan tak nyaman, seakan-akan kursi Gibran panas.
Mengapa Kursi Itu Panas?
Karena kursi itu tidak kosong secara normal. Kursi itu kosong karena tekanan, karena polemik, karena sengketa.
Gibran tidak mundur karena masa jabatan habis. Dia mundur karena desakan hukum, desakan politik, desakan moral. Mundurnya bukan mundur yang elegan, tapi mundur yang dipaksa keadaan. Premature.
Dan ketika sebuah kursi ditinggalkan dengan cara seperti itu, kursi itu membawa beban sejarah. Siapa pun yang duduk di atasnya, akan duduk di atas bara.
Rakyat akan bertanya: “Siapa yang memilih dia? Kami tidak pernah memilih dia lewat pemilu.”
MPR memang bisa memilih. Konstitusi memang mengatur. Tapi legitimasi politik tidak lahir dari ruang sidang saja. Legitimasi lahir dari kepercayaan rakyat.
Dan rakyat hari ini sudah lelah dengan manuver elit. Rakyat melihat kursi Wakil Presiden itu bukan lagi kursi pengabdian, tapi kursi rebutan. Bukan kursi pelayanan, tapi kursi kekuasaan.
Itulah sebabnya kursi itu panas.
AHY ingin. Puan ingin. Partai-partai ingin. Semua merasa paling berhak. Semua merasa paling pantas. Padahal rakyat belum tentu menginginkan mereka.
Di sinilah letak bahayanya. Jika Presiden salah memilih, maka pengganti Gibran bukan menjadi solusi, tapi menjadi beban baru bagi Presiden Prabowo. Setiap kebijakan Presiden akan dikaitkan dengan Wakilnya. Setiap kegagalan Wakilnya akan menjadi beban Presiden.
Dan lebih jauh lagi, mekanisme ini bisa menjadi preseden buruk. Kalau Wakil Presiden bisa dipilih MPR tanpa pemilu, lalu kenapa kepala daerah tidak bisa dipilih DPR saja? Kenapa harus pilkada langsung yang mahal dan gaduh?
Maka wacana mengembalikan pilkada ke DPR bukan sekadar wacana. Itu adalah logika yang lahir dari kasus ini. Pemilihan langsung hanya tinggal untuk Kepala Negara. Selebihnya, cukup dipilih oleh lembaga perwakilan.
Apakah ini yang kita inginkan? Demokrasi yang mundur?
Kursi Gibran itu sakral, karena di situlah amanah rakyat dititipkan. Kursi itu mistis, karena siapa yang duduk di sana, nasibnya selalu tidak tenang. Kursi itu sengketa, karena selalu diperebutkan, bukan diperebutkan untuk mengabdi, tapi diperebutkan untuk berkuasa.
Dan selama sengketa itu belum diselesaikan lewat peradilan, selama penyimpangan belum dibuktikan secara hukum, maka attack come back again akan terus terjadi. Serangan balik akan terus datang. Yang kalah hari ini akan menyerang besok. Yang menang hari ini akan diserang lusa.
Siapa yang berani duduk di kursi panas itu?
Dia harus siap gelisah. Dia harus siap tidak nyaman. Dia harus siap bahwa setiap langkahnya akan diawasi, dicurigai, dan diserang.
Karena kursi itu bukan lagi kursi kehormatan. Kursi itu adalah kursi bara api.
Hanya orang yang benar-benar bersih, berintegritas, non partai, dan tidak punya ambisi pribadi yang sanggup duduk di sana tanpa terbakar.
Jika tidak, kursi itu akan membakar siapa pun yang mendudukinya, dan membakar pula pemerintahan yang mengusulkannya.
(Udra Edukadi News)
