EDUKADI NEWS – Pekanbaru 11 November 2026.
Istilah yang digunakan media sosial menggambarkan saling mengikuti, saling follow atau berteman dua arah.
MAD (Mutual Assured Destruction) adalah doktrin militer yang digunakan untuk pertahanan. Bila dilakukan penyerangan, akan menghancurkan kedua belah pihak.
Nah dengan terjadinya peristiwa penyadapan Presiden, kedua belah pihak tidak akan saling serang.
Kembali kepada fokus percaturan politik kepada Gibran yang tidak lagi memiliki legalitas sebagai Wakil Presiden NKRI. Setelah ada 2 keputusan MK dan MA, maka Gibran tidak dapat lagi bertahan dan mengundurkan diri lebih baik daripada dimundurkan.
Pemerintah bertekad memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat, tentu mustahil dapat tuntas dalam waktu singkat dan wajib rakyat turut bekerjasama dan mempercayai pemerintah. Korupsi serta perampasan tanah milik rakyat menjadi tujuan utama Presiden, namun terjadi rintangan oleh berbagai pihak untuk melemahkan wibawa pemerintah, yaitu penyadapan.
Penyadapan terhadap Presiden murni hukum pidana dan wajib segera ditindaklanjuti dan terbukti berikan sanksi dan hindari adanya ranah politik.
Bila dilayani dengan serangan, tentu kedua belah pihak mengalami kehancuran. Ingat MAD.
MAD adalah doktrin militer. Paradigma Sistemik Berkelanjutan. Dasarnya adalah mindset dan strategi lingkungan ekstern dan intern. Untuk itu diperlukan (Wasmatcapulbaket). Semua materi dikumpulkan dan dianalisa dengan pendekatan teori SWOT. Dan dilanjutkan dengan POAC.
Kebijakan yang diambil setelah dilakukan kajian termasuk kaitan dengan sub culture dan psikologis.
Penyadapan itu merupakan pintu masuk, dimulai attack frontal dari semua event politik yang ada.
Waspada bagi semua pihak akan doktrin militer MAD, kedua pihak yang bertikai jadi abu.
NKRI negara hukum, maka kedepankan hukum itu. Jika suatu negara hukum tidak dapat berfungsi, maka akan menuai kehancuran.
Inilah makna MAD yang sesungguhnya.
Bukan sekadar saling follow di media sosial. Bukan sekadar saling mengintip. Tetapi saling menghancurkan jika nafsu untuk saling serang tidak dikendalikan.
Siapa yang menyerang Presiden dengan penyadapan, sesungguhnya sedang menyerang wibawa negara. Siapa yang membalas dengan serangan politik membabi buta, sesungguhnya sedang menggali kuburannya sendiri.
Kedua-duanya akan jadi abu.
Karena itu jalan yang paling kesatria adalah kembali kepada hukum. Bukan kepada dendam. Bukan kepada serangan frontal. Bukan kepada manuver politik yang merusak.
Gibran harus berani mengambil keputusan kesatria. Mundur lebih terhormat daripada dimundurkan. Hukum sudah bicara melalui putusan MK dan MA. Legitimasi tidak bisa dipaksakan dengan manuver.
Presiden harus fokus pada tugas besarnya: memberantas korupsi, mengembalikan tanah rakyat yang dirampas, dan mensejahterakan rakyat. Itu tidak bisa tuntas dalam semalam. Perlu kepercayaan rakyat, perlu kerjasama rakyat, perlu kesabaran rakyat.
Dan penyadapan harus dituntaskan secara pidana. Jangan digiring ke ranah politik. Jangan dijadikan alat tawar-menawar. Jika terbukti, berikan sanksi tegas. Itulah wibawa hukum.
Indonesia tidak boleh hancur karena ego segelintir orang. MAD mengajarkan kita: dalam perang saling menghancurkan, tidak ada pemenang.
Yang ada hanya abu, dan rakyat yang menjadi korban.
Maka waspadalah. Kedepankan hukum. Selamatkan NKRI.
(Udra Edukadi News)
