EDUKADI NEWS – Pekanbaru 26 Agustus 2026.
Indonesia selama ini dijuluki negara agraris. Julukan itu beralasan karena mayoritas penduduk menggantungkan hidup dari pertanian dan sumber daya alam yang melimpah. Namun kini julukan itu kian pudar. Budaya bertani tergerus oleh budaya makanan siap saji dan gaya hidup instan.
Ironisnya, kemunduran ini terjadi karena kurangnya politik dan keberpihakan pemerintah terhadap pertanian. Di saat petani panen raya, impor justru masuk. Akibatnya harga jatuh, petani terpaksa beralih menjadi buruh. Lahan pertanian terus beralih fungsi, sementara akses petani terhadap lahan baru semakin sulit. Fluktuasi komoditas tidak ditangani, jaminan sarana dan prasarana pun minim.
Di tengah persoalan itu, kita perlu terobosan yang realistis dan bisa langsung menyentuh rumah tangga. Salah satunya adalah menghidupkan kembali Program DPG: Diversifikasi Pangan dan Gizi.
Mengenal Program
DPG adalah program yang pernah diterapkan sekitar 20 tahun lalu. Prinsipnya sederhana: memproduksi bahan pangan dari lahan pekarangan rumah tangga. Melalui DPG, masyarakat didorong agar mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya sendiri.
Dalam kajian DPG, pemenuhan gizi tidak lagi terpaku pada slogan “4 Sehat 5 Sempurna”. Yang ditekankan adalah kecukupan energi dan zat gizi secara berimbang setiap hari, disesuaikan dengan berat badan, umur, dan kondisi kesehatan seseorang. Dengan begitu, pemenuhan gizi menjadi lebih ilmiah dan tepat sasaran.
Pengalaman Melaksanakan DPG di Riau
Saya memiliki pengalaman langsung sebagai Pimpinan Proyek DPG di Kanwil Departemen Pertanian Riau pada TA 1997-1998. Dari lapangan, saya melihat betapa besar manfaat program ini bagi masyarakat.
DPG sangat praktis karena bisa dilaksanakan di pekarangan sempit dengan media polybag. Manajemen usahanya mudah dan biayanya ringan. Program ini tidak hanya untuk tanaman palawija, tetapi juga bisa digunakan untuk menanam padi di lahan terbatas.
Dari sisi ekonomi, DPG dapat menjadi usaha rumah tangga yang bernilai ekonomis. Selain menghemat pengeluaran pangan, hasil berlebihnya bisa dijual. Dengan demikian DPG berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan keluarga.
Sayangnya, Program DPG hanya berjalan 2 tahun, yaitu TA 1996 sampai 1998, lalu tidak dilanjutkan. Padahal hasilnya sangat membantu masyarakat.
Hari ini persoalan utama pertanian adalah menyempitnya lahan. Alih fungsi lahan terus terjadi, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Jika menunggu pembukaan lahan baru, maka akan semakin sulit.
DPG hadir sebagai jawaban. Ketika sawah makin sempit, maka pekarangan harus dioptimalkan. Setiap rumah memiliki potensi menjadi “lumbung kecil” yang memproduksi sayur, buah, dan sumber karbohidrat untuk kebutuhan sehari-hari.
Keberhasilan DPG dulu juga ditopang oleh sistem pendampingan yang kuat. Ada Penyuluh Lapangan 1 tingkat pusat sebagai Instruktur Nasional, PL 2 di tingkat provinsi, hingga kader di lapangan melalui Sekolah Lapangan (SL). Semua unsur dibekali pelatihan agar program berjalan terarah dan berkelanjutan.
Jika kita masih ingin mempertahankan predikat sebagai negara agraris, maka kebijakan pertanian harus kembali berpihak pada rakyat. Program DPG layak dicanangkan kembali oleh Kementerian Pertanian sebagai gerakan nasional.
Dengan DPG, kita tidak hanya bicara ketahanan pangan negara, tetapi juga kemandirian pangan dan gizi di tingkat keluarga. Murah, mudah, dan bisa dilakukan siapa saja.
Sudah saatnya “negara agraris” tidak hanya menjadi slogan. Mari wujudkan dengan aksi nyata. Hidupkan kembali Program DPG.
(Udra Edukadi News)
