EDUKADI NEWS – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat sedang menelusuri dugaan adanya praktik pungutan liar di salah satu SMA di Kota Cirebon.
Pelaksana Harian Kepala Disdik Jabar, Ade Afriandi, menjelaskan bahwa Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 telah melakukan klarifikasi bersama kepala sekolah dan komite sekolah.
Pihaknya juga mengumpulkan data dan bukti terkait isu ini, termasuk postingan di media sosial yang menampilkan bukti transfer yang terjadi pada November 2023. “Kita tahu dari TikTok, dan ternyata transfernya November 2023. Tapi kita tetap akan konfirmasi dan telusuri lebih lanjut,” ujar Ade.
Ade menambahkan bahwa Disdik Jabar tetap berkomitmen untuk mencegah adanya pungutan liar di lingkungan sekolah. Dia mengimbau sekolah serta orangtua agar tidak terburu-buru melakukan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran, terutama saat tahun ajaran baru dimulai. Menurutnya, anak-anak perlu diberi waktu untuk beradaptasi tanpa dibebani keharusan memiliki seragam atau perlengkapan lainnya secara langsung.
Terkait dengan sumbangan dari orangtua, Ade menegaskan bahwa sumbangan diperbolehkan sepanjang tidak bersifat mengikat atau memberatkan. Menurut peraturan gubernur, sumbangan dapat diberikan jika berasal dari inisiatif orangtua dan disepakati tanpa tekanan dari pihak sekolah. “Jika datang dari orangtua dan disepakati bersama, itu tidak masalah. Tetapi jika sekolah yang meminta sumbangan, itu tidak sesuai,” tegas Ade.
Kasus ini mulai mencuat setelah Ketua DPD PDI Perjuangan, Ono Surono, menerima keluhan dari orangtua siswa mengenai dugaan pungutan liar yang dibebankan kepada siswa di salah satu SMA di Kota Cirebon. Dalam video di TikTok, Ono menunjukkan adanya informasi mengenai pungutan sebesar Rp 9.500.000 per siswa, yang jika diakumulasi mencapai Rp 3,3 miliar untuk 349 siswa.(Red)
