EDUKADI NEWS – Kepada seluruh wartawan, jurnalis, organisasi pers, Pokja wartawan, komunitas, forum, dan paguyuban wartawan se-Bekasi Raya: saatnya kita berdiri bersama!
Peristiwa yang dialami wartawan Kimsan Indra Simaremare saat menjalankan tugas jurnalistik untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, tidak boleh dipandang sebagai persoalan pribadi antara seorang wartawan dengan seorang pejabat.(8/10/2026)
Persoalan ini menyangkut kehormatan profesi jurnalistik, kebebasan pers, hak wartawan memperoleh informasi, serta kewajiban pejabat publik menghormati kerja pers sebagai salah satu instrumen kontrol sosial dalam negara demokrasi.
Apabila ucapan penghinaan, perlakuan merendahkan, pengusiran atau tindakan intimidatif sebagaimana diberitakan dan beredar dalam rekaman tersebut terbukti terjadi, maka hal itu patut mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Wartawan bukan musuh pemerintah. Wartawan bukan pengemis informasi. Wartawan menjalankan fungsi jurnalistik untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
Karena itu kami menyerukan kepada seluruh wartawan se-Bekasi Raya tanpa memandang organisasi, media, kelompok maupun komunitas untuk hadir dan menunjukkan solidaritas dalam:
SERUAN AKSI DAMAI WARTAWAN SE-BEKASI RAYA
Kamis, 15 Oktober 2026
Pukul 10.00 WIB sampai selesai
Kantor Bupati Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat.
TUNTUTAN KITA TEGAS
Pertama, mendesak Bupati Bekasi segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terkait dugaan tindakan dan ucapan yang merendahkan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Kedua, kami meminta Bupati Bekasi memberikan sanksi tegas sampai dengan pemberhentian dari jabatan apabila berdasarkan pemeriksaan yang sah terbukti terjadi pelanggaran berat, tindakan tidak patut, atau perilaku yang mencederai etika seorang pejabat publik.
Ketiga, mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada wartawan yang bersangkutan serta kepada insan pers.
Keempat, kami juga meminta Bupati Bekasi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada insan pers apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memperlakukan wartawan secara tidak patut ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Kelima, meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan jaminan bahwa tidak boleh ada intimidasi, penghinaan, pengusiran ataupun tindakan lain yang menghambat wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara sah dan profesional.
Aksi ini bukan gerakan untuk menciptakan kegaduhan. Ini adalah gerakan solidaritas untuk menjaga martabat profesi dan kebebasan pers.
Hari ini mungkin seorang wartawan yang diperlakukan tidak patut. Jika insan pers memilih diam, bukan tidak mungkin esok hari wartawan lain mengalami perlakuan yang sama.
Karena itu:
JANGAN TANYAKAN DARI ORGANISASI MANA!
JANGAN TANYAKAN DARI MEDIA MANA!
Ketika profesi wartawan direndahkan, kita berdiri sebagai satu profesi.
Mari hadir dengan tertib, damai dan bermartabat. Jangan terprovokasi. Jangan melakukan tindakan anarkis. Sampaikan aspirasi secara tegas dan bertanggung jawab.
Kepada seluruh wartawan se-Bekasi Raya: kosongkan agenda, rapatkan barisan dan hadir bersama.
KAMIS, 15 OKTOBER 2026 — KITA BERSATU DI KANTOR BUPATI BEKASI!
PERS BEBAS, DEMOKRASI KUAT!
JURNALISTIK BUKAN KEJAHATAN!
HORMATI KERJA WARTAWAN!
STOP INTIMIDASI TERHADAP WARTAWAN!
BEDA ORGANISASI, SATU PROFESI!
WARTAWAN BEKASI RAYA BERSATU!
Suara wartawan adalah bagian dari suara masyarakat. Kebebasan pers bukan hadiah dari pejabat—ia merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan dilindungi oleh hukum.
