EDUKADI NEWS – Pekanbaru 02 September 2026.
Sepak terjang perusahaan hutan industri ini sudah sewajarnya dicabut izinnya telah 30 tahun beroperasi tidak ada izinnya di Wilayah hukum pemerintah Kabupaten Kampar Riau.
Diperkirakan puluhan Triliun keuangan negara dirugikan.
Kejaksaan Tinggi Riau telah menemukan adanya peristiwa Pidana namun PT.Arara Abadi belum juga ditetapkan tersangka dimana Akmal abbas telah terbitkan surat perintah kepada M.Carel W.SH.MH aspidsus untuk laksanakan penyelidikan tgl 24 Juli 2025 dan M.Carel W.SH.MH dimutasikan sehingga proses terhenti telah satu tahun lebih. Akmal Abbas SH MH diganti Sutikno SH MH dan entah apa yang terjadi di Kejaksaan ini Sutikno SH MH setelah melimpahkan perkara ke Ditjen pajak Riau dimutasikan dan hanya bertugas 3 bulan.
Semua instansi dan Aparat Hukum di Riau tidak bernyali mengusut PT.Arara Abadi dan juga Kejaksaan Agung RI sebut Syamsul Rakan Chaniago SH MH mantan Hakim Agung tipikor.
Satu satu jalan adalah dikadukan KPK dan terakhir kepada Presiden.
Tragedi perampasan lahan oleh PT.Arara Abadi bukan masalah lahan saja tetapi telah melakukan penindasan hak rakyat dan Negara.
Memperluas areal kebun secara arogan dan masyarakat di kriminalisasi gunakan aparat keamanan telah berulang di laporkan ke Polsek Tapung Hilir ke Polres Kampar ke polda Riau bahkan ke Mabes tidak direspon.
Ir.Darma Nova Siregar juga melapor ke Polda Riau adanya peristiwa murni dilakukan Luthfi karyawan PT.Arara Abadi melakukan penyerobotan lahan180 hektar milik MKGR yang telah memiliki SKT 7 September 1996.
Tanggal 27 Juli 2026 PT.Arara Abadi mengirim surat agar masalah diselesaikan bersama tetapi kenyataannya hanya lips Servise saja. Ungkap Darma.
Aidil fitsen SH advokad LBH MKGR telah pula kirim somasi tetapi tidak direspon PT.Arara Abadi.
DPP MKGR sekarang menuggu tindakan Presiden RI atas tragedi Perampasan lahan MKGR 12.000 Hektar di Desa Kotagaro kec.Tapung Hilir kab Kampar Riau
4 Divisi Pelopor Masa@( PORMAS) DPC MKGR( Kampar Pekanbaru. Siak. Pelalawan Kawal Kegiatan Ketahanan Pangan Riau.
Telah lebih setahun pelaksanaan cetak sawah 1000 hektar di Dusun IV Plambayan tertunda karena digerogoti oleh PT.Arara Abadi ungkap AKP (Purn ) Oscar Raizar Wadan Sat PORMAS MKGR.
Melihat situasi dan kondisi dilapangan semangkin arogannya Security PT.Arara Abadi dan karyawan menghadang petani swasembada Pangan dan mengintimidasi serta mengusir petani keluar dari lokasi.
Malah lebih nekat lagi melakukan land Clearing tanaman sawit seluas 180 hektar tanggal 20 Mei 2026 yang dilakukan oleh Luthfi dengan mengerahkan 5 unit Alat berat. Perbuatan pidana ini telah dikadukan ke Dirreskrim Polda Riau sudah 2 bulan sampai saat ini belum ada tindakan.
Menurut Oscar kejadian ini sudah berulang kali dilaporkan ke Polsek Tapung Hilir terakhir direspon oleh Kanit Intel Adrian namun pengaduan hilang ditengah jalan. Laporan dilanjutkan ke Polres Kampar itupun mengalami hal yang sama dan malah tidak ada jawaban.
Parahnya Pelayanan masyarakat oleh Aparat Penegak Hukum di Riau maka MKGR terpaksa menurunkan Satgas PORMAS dari 4 DPC ( Kampar , Pekanbaru, Siak dan Pelawan dengan 100 personil.
Satgas Pormas didampingi oleh AKBP ( purn) Murphy Manurung SH. Mantan Kabag Hukum Polda Riau selaku Dan Pustrap dan Dan AKBP Herry Slamet Basuki SH Sik mantan SPP Polda Riau.
DPP MKGR telah mengirim surat kepada Edi Haris MZ direktur PT.Arara agar security tidak lagi melakukan penghadangan kegiatan petani seyogyanya PT.Arara Abadi turut mendukung Program Pemerintah dan bukan melakukan sabotase sebut Edi Basri SH MH ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Gerindra Riau.
Komisi 2 DPRD Provinsi Riau telah lakukan RDP tanggal 20 Januari 2025 dimana PT.Arara Abadi tidak memiliki Izin HPH TI Pola Transmigrasi di wilayah Kampar.
Setelah dilakukan konfirmasi PT.Arara Abadi pada tanggal 27 Juli 2026 mengirim surat kepada DPP MKGR menawarkan masalah diselesaikan bersama namun sampai saat ini belum terlaksana.
Demi keamanan dan mengantisipasi memungkinkan timbulnya konflik dilapangan maka MKGR turunkan Satgas PORMAs sebanyak 100 personil dari 4 DPC di Riau.
(Tim Investigasi Edukadi News)
