EDUKADI NEWS – Pekanbaru 12 November 2026.
Suka atau tidak suka, itu pasti ada.
Walaupun bagaimana, mundurnya Gibran Rakabuming Raka adalah pilihannya sendiri, tetapi duduk menjadi Wakil Presiden adalah pilihan Joko Widodo.
Mundur adalah langkah yang baik, kebijakan yang tepat.
Tata negara perlu untuk mempersiapkan penggantinya.
Nah kata Prof. Yusril Ihza Mahendra, bahwa tuntas masalah Wakil Presiden maka timbul lagi masalah baru. Turunnya Gibran meninggalkan problem baru, yaitu siapakah yang akan dipilih menjadi pengganti Gibran.
Mekanisme tentu Presiden mengusulkan 2 nama kepada MPR dan MPR lalu bersidang untuk diputuskan salah satu usulan Presiden.
Pilihan memilih 2 calon Wakil Presiden sangatlah berat. Karena percaturan elit politik sangatlah tajam dan ditambah lagi tragedi penyadapan Presiden yang bermuara kepada makar, sebut Prof. Mahfud MD.
Bekas kursi Gibran itu panas dan kemungkinan besar terjadi persaingan antara AHY dan Puan yang mulai terlihat di medsos.
Bila dikaji dalam case study kebijakan publik, bahwa calon Wakil Presiden non partai dan pernah bekerja sama dengan Presiden serta memiliki pengetahuan dalam birokrasi bidang pengawasan sistem pemerintahan.
Sistem pemerintahan bidang administrasi negara.
Negara salah arah dan salah urus, inilah yang menjadi dasar untuk dapat terbenahi dalam pemerintahan, karena Negara itu adalah Administrasi secara umum (Sondang P. Siagian). Bila negara salah urus tentu pembenahan dalam administrasi negara mulai dari pimpinan, personil, pelaksanaan dan pengawasan (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling).
Perihal salah arah tentu kembali kepada tujuan negara sebagaimana yang tertera di dalam Mukadimah UUD 1945.
Untuk itu diperlukan manusia memiliki integritas, profesionalisme, keadilan yang berdasarkan UUD 1945 untuk bangsa dan negara.
Semoga Bapak Presiden tidak salah pilih calon Wakil Presiden RI.
Prediksi Calon:
- Dr. Ir. Purbaya Yudhi Sadewa, M.Sc., Ph.D.
- Dr. Ir. H. Muhammad Said Didu, M.Si.
Dari orang politik, TNI / Polri riskan. Sebut mantan Ketua KPK dari Makassar.
Mengapa Bukan Orang Partai?
Karena kursi Wakil Presiden pasca Gibran ini bukan kursi untuk bagi-bagi kekuasaan. Ini kursi untuk membenahi negara yang sedang salah urus.
Jika yang dipilih adalah orang partai, maka yang akan bekerja bukan administrasi negara, tapi administrasi partai. Kepentingan kelompok akan mendahului kepentingan bangsa. Persaingan AHY dan Puan yang sudah terlihat di medsos adalah bukti paling nyata: kursi itu sudah diperebutkan sebelum kursi itu kosong.
Jika yang dipilih dari TNI / Polri, riskan. Negara ini negara sipil, negara hukum, bukan negara komando. Kita butuh pengawas administrasi, bukan penguasa dengan pendekatan keamanan.
Yang kita butuhkan adalah sosok teknokrat, non partai, yang pernah bekerja sama dengan Presiden, paham birokrasi, paham pengawasan, berani jujur, dan tidak punya beban hutang politik.
Purbaya Yudhi Sadewa dan Said Didu memenuhi kriteria itu. Keduanya dikenal berintegritas, profesional, memahami sistem keuangan dan administrasi negara, dan berani bersuara untuk keadilan.
Purbaya adalah sosok yang tegas dalam mengelola keuangan negara. Said Didu adalah sosok yang vokal menyuarakan kebenaran dan pembenahan birokrasi. Keduanya bukan orang yang bisa diatur oleh oligarki partai.
Presiden kini berada di persimpangan sejarah. Salah pilih, negara akan kembali terjebak dalam tarik-menarik elit. Benar pilih, negara akan punya kesempatan untuk kembali ke rel yang benar, sesuai tujuan Mukadimah UUD 1945: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Mundur Gibran sudah selesai. Masalah baru baru saja dimulai.
Jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah, lalu menciptakan masalah yang lebih besar.
Semoga Presiden tidak salah pilih.
(Udra Edukadi News)
