EDUKADI NEWS – Pekanbaru 10 November 2026 Diawali laporan pengaduan LBH MKGR, Penasihat Hukum korban perampasan tanah di Desa Tambang, kepada Polda Riau tanggal 17 Desember 2021.
Polda Riau melimpahkan laporan pengaduan tersebut tanggal 24 Desember 2021. Terbit Sprin Lidik tanggal 6 Januari 2022 kepada Aipda Darianto dan Brigadir Asri Julis.
Pelapor diminta keterangan dan memberikan bukti legal standing dan bukti kepemilikan serta dokumen yang terkait dengan Lapdu kepada Aipda Darianto, SH dan 3 orang saksi masing-masing Rusli Jais, Abdullah, dan Abu Mansur.
Didapat informasi, tidak dilakukan pemeriksaan kepada terlapor inisial RH saat itu Kades Tambang.
Seiring waktu, sekitar bulan Oktober 2023. M. Alimuddin Kades Tambang membangun Pos Yandu tanpa izin dan juga dilaporkan kepada Polres Kampar (penyelidik Brigadir Asri Julis).
Tidak ada SP2HP. Pada bulan November 2024, kembali M. Alimuddin melakukan penunjukan lokasi Gedung KDMP, di mana tanah tersebut berstatus barang bukti.
Pada tanggal 15 Desember 2025 terbit SP3 Lidik dengan alasan pelapor tidak legal standing dan tidak ditemukan peristiwa pidana.
Pada tanggal 18 Februari 2026 dilakukan sanggahan dan memberikan bukti baru dan legal standing serta bukti adanya peristiwa pidana, yaitu surat tanah bodong Reg No. 156/SKT/TB/X/2003 an. Yusri Hs tertanggal 28 Oktober 2003.
Surat sanggahan SP3 Lidik adalah hasil konsultasi dengan Brigadir Asri Julis. Penyidik tidak ada merespon surat sanggahan tersebut.
M. Alimuddin Kades Tambang telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Wewenang terkait penunjukan lokasi gedung KDMP bulan November 2025 dan telah memberikan keterangan benar mempergunakan surat tanah bodong (Reg No. 516/SKT/TB/X/2003 an. Yusri Hs tertanggal 28 Oktober 2003) dan surat tersebut dijadikan dasar membuat dokumen negara bahwa tanah tersebut aset desa.
Pengakuan tersebut tertulis dalam Surat Ombudsman Riau tanggal 19 Juni 2026 dan surat tersebut diserahkan pada Brigadir Asri Julis tanggal 6 Oktober 2026.
Aidil Fitsen memberikan batas waktu 2 minggu, karena tidak juga ada respon maka diadukan ke Propam Polda Riau. Sprin tanggal 27 Oktober 2026 Kabid Propam Polda Riau agar dilakukan pengusutan dan pelapor telah diminta keterangan, dan kemudian terbit lagi Sprin Polda Riau tanggal 5 Oktober 2026 agar dilakukan pengusutan segera.
Mengundang Aidil Fitsen, SH untuk memberikan klarifikasi pengaduan tanggal 15 Oktober 2026.
Menurut Aidil Fitsen, pihak Polres (penyidik) hendaknya untuk menuntaskan perkara dan meningkatkan ke tahap Penyidikan dengan menerbitkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Bangkinang, karena telah memenuhi syarat unsur pidana dan bukti serta saksi dan alat bukti. Jika telah ditemukan adanya unsur pidana, maka tidak ada alasan untuk menangguhkan perkara.
Segera tindak 3 penyidik Polres Kampar yang telah melakukan penghentian perkara selama 4 tahun ini, dan segera naikkan perkara ke tahap penyidikan.
(Tim Investigasi Edukadi News)
