EDUKADI NEWS – BEKASI, 11 Juni 2026 – Memasuki batas akhir tenggat waktu konfirmasi yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (DPN LSM TRINUSA), manajemen Rumah Sakit (RS) DKH Sukatani terkesan menggunakan taktik tidak transparan.
Dalam pertemuan terakhir menjelang habisnya masa tenggat hari ini, Kamis (11/06/2026), pihak rumah sakit sempat menunjukkan beberapa lembar berkas yang diklaim sebagai dokumen perizinan.
Namun ironisnya, pihak manajemen secara tegas menolak memberikan salinan, fotokopi, ataupun mengizinkan tim investigasi melakukan dokumentasi foto terhadap lembaran- lembaran tersebut.
Taktik “menunjukkan sekilas tanpa salinan” ini justru memperkuat kecurigaan bahwa dokumen yang diperlihatkan diduga cacat hukum, kedaluwarsa, atau tidak sesuai dengan fakta operasional di lapangan.
Akibat ketidakjujuran administratif ini, upaya klarifikasi dinyatakan menemui jalan buntu (deadlock).
Sekretaris Jenderal DPN LSM TRINUSA, Panji Ilham Haqiqi, menilai tindakan RS DKH Sukatani sebagai bentuk kepanikan dan pembangkangan terhadap asas keterbukaan informasi.
”Mereka hanya berani memperlihatkan map dan lembaran kertas dari jauh, seperti main kucing-kucingan.
Ketika kami meminta salinan resmi untuk dicocokkan dengan basis data barcode OSS-RBA dan KLHK, mereka langsung menolak keras.
Tindakan defensif ini adalah pengakuan secara tidak langsung bahwa ada hal fatal yang sedang mereka tutupi dari publik dan warga Sukatani.
Mulai hari ini, diplomasi surat menyurat kami tutup, dan berkas laporan pelanggaran resmi langsung kami layangkan ke kementerian dan
