EDUKADI NEWS – Pekanbaru 29 April 2026.
Peristiwa Tindak Pidana korupsi Tentang Pajak Jadi Kewenangan Kejaksaan dan Dirjen Pajak Adannya Kesepakatan kerjasama kedua instansi MoU pemeriksaan mengacu kepada Undang Undang No 28 Tahun 2007 KUP pasal 43 A
Kejaksaan Tinggi Riau sebaiknya tidak melimpahkan kasus ke dirjen pajak untuk melakukan tindak lanjut penyidikan oleh PPNS Dirjen pajak tetapi cukup melakukan koordinasi dan minta tenaga PPNS kepada Kepala kantor Wilayah Dirjen Pajak Riau.
Sehingga kinerja praktis dan efisien.
Keterlambatan penyidikan telah terjadi Maladministrasi Kanwil Dirjen Pajak Riau tidak merespon surat Kajati Riau tanggal 27 Maret 2026 agar dilakukan Penyidikan yang diterima tanggal 14 April 2026
Maladministrasi dimana Kakanwil tidak berwenang mencampuri proses Penyidikan dan ini digolongkan mempersulit/ menghalangi Proses Penyidikan
Hal ini ditemukan pada hari senin tanggal 27 April 2026 dalam acara Audiensi dengan pelapor.
Achmad Wahyudi advokasi Dirjen Pajak Riau memberikan keterangan tindak lanjut surat Kajati Riau tertanggal 27 Maret diteruskan ke DJP Tangerang Banten padahal Kajati Riau mengarahkan agar dilakukan Penyidikan oleh ( PPNS Dirjen pajak Riau )
Ir. Syarifuddin Adek DPP MKGR dari pihak pelapor juga mantan PPNS dan menunjukkan kartu anggota spontan mengkomplen penjelasan itu ” Tidak ada kewenangan Pejabat birokrasi untuk mencampuri tentang proses hukum yang sedang berjalan dimana kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan dan tambahan lagi telah teregister di Kejaksaan Tinggi Riau.
Instansi Kejaksaan (jaksa) dan Dirjen Pajak ( PPNS) mempunyai kewenangan untuk memproses adanya Tipikor.
Kerjasama yang tetap dijaga, baik penyidik dan pelapor sehingga dapat membantu proses pemberkasan sampai nantinya dibawa oleh JPU ke persidangan nantinya sebut kolonel TNI (Pur) Prof DR H.Asmil ilyas MA CPLA dto surat laporan pengaduan tertanggal 7 Juli 2025 an Ketua DPP MKGR Mayen RH Sugandhi Kartosubroto
( Tim Investigasi Edukadi News )
