Kabupaten Bogor – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia DPC Kabupaten Bogor, yang diketuai oleh Nurdin, menyatakan akan mengambil sikap tegas terhadap temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pengelolaan belanja infrastruktur di Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2023. Temuan tersebut diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur yang disusun oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Dalam laporan BPK tersebut, ditemukan beberapa masalah signifikan dalam pengelolaan anggaran infrastruktur, antara lain adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp787.793.000 terkait proyek swakelola pembangunan hunian tetap, serta kelebihan pembayaran sebesar Rp3.619.419.005 dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain itu, ditemukan juga kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi pada beberapa paket pekerjaan yang melibatkan belanja modal gedung dan bangunan serta proyek irigasi dan jaringan.
Nurdin, selaku Ketua LSM Triga Nusantara Indonesia DPC Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan tindak lanjut terhadap temuan BPK tersebut. “Kami akan menindaklanjuti laporan ini dengan serius, karena hal ini menyangkut akuntabilitas pengelolaan anggaran negara yang seharusnya dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Nurdin dalam pernyataannya.
LSM Triga Nusantara Indonesia juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawasi proses perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Masyarakat diharapkan tetap kritis dan proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah demi tercapainya pembangunan yang berkualitas dan transparan.
(TIM)
