EDUKADI NEWS – 22 Agustus 2026. Bulan Agustus. Bendera merah putih berkibar di setiap tiang. Lomba 17-an digelar meriah. Pidato tentang “kemerdekaan” menggema dari panggung ke panggung.
Tapi di Dusun IV Plambayan, Desa Kotagaro, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, kita harus bertanya jujur: Untuk siapa kemerdekaan itu?
Apakah untuk petani yang lahannya digarap turun-temurun, tapi saat menuntut hak justru dihadang?
Apakah untuk warga yang tiap musim kemarau harus menghirup asap karena konflik lahan dengan PT Arara Abadi belum selesai?
Apakah untuk rakyat kecil yang memilih diam, karena takut bersuara dan takut ditindas oleh kuasa modal?
Selama masih ada yang “diam ditindas”, maka kemerdekaan kita belum sempurna.
Disinilah MKGR – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong dipanggil untuk hadir. Bukan untuk berpolitik praktis. Tapi untuk “berjuang sampai titik darah terakhir”. Berjuang mendampingi petani, mengawal keadilan agraria, dan memastikan suara warga Kampar didengar negara.
Dan bekal perjuangan kita jelas. Panca Moral MKGR.
Pertama, Setia dan Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar perjuangan kita lurus, tidak zalim.
Kedua, Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Pasal 33 jelas: bumi dan air dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketiga, Setia dan Taat kepada Kepemimpinan Nasional. Kita kawal agar kebijakan agraria dan penyelesaian konflik PT Arara Abadi di Tapung benar-benar berpihak ke rakyat.
Keempat, Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur. Itu target. Tidak ada lagi petani di Kotagaro yang digusur tanpa kepastian.
Kelima, Mengamalkan Gotong Royong. Ini ruh kita. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dari mengorganisir warga, advokasi hukum, sampai aksi damai menuntut kepastian.
“Bangkit melawan” bukan berarti anarkis. “Bangkit melawan” artinya berani.
Berani mendata petani terdampak di Dusun IV Plambayan.
Berani duduk bersama perusahaan, pemerintah, dan aparat untuk mencari solusi adil.
Berani menolak cara-cara intimidasi dan penghadangan terhadap petani yang hanya menuntut haknya.
Berani mengawal kasus ini sampai ke DPRD Kampar, Gubernur Riau, bahkan Ombudsman RI Provinsi Riau kalau pelayanan dan perlindungan hukum tidak adil.
MKGR Kabupaten Kampar tidak boleh hanya jadi nama di struktur. MKGR harus jadi tameng di Tapung.
Lihat bapak-bapak petani di Kotagaro. Mereka tidak minta gratis. Mereka hanya minta tanah yang mereka garap puluhan tahun dihargai. Mereka tidak melawan negara. Mereka hanya ingin negara hadir.
“Berjuang sampai titik darah terakhir” artinya:
Selama masih ada 1 petani di Plambayan yang lahannya dihadang dan haknya diabaikan, kita belum berhenti.
Selama konflik dengan PT Arara Abadi belum ada kejelasan, MKGR Kampar akan terus bersuara.
Selama masih ada 1 warga yang memilih diam karena takut, kita akan dampingi agar berani.
Karena kemerdekaan sejati bukan hanya lepas dari penjajah 81 tahun lalu.
Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat Dusun IV Plambayan merdeka menggarap tanahnya, merdeka dari intimidasi, merdeka dari ketidakadilan.
Dengan Panca Moral sebagai kompas, dengan semangat Gotong Royong sebagai senjata, mari kita buktikan:
Agustus bukan hanya untuk lomba. Agustus adalah momentum untuk bangkit.
Diam ditindas? Tidak lagi. MKGR Kampar siap berjuang untuk Petani Kotagaro yang Adil dan Berdaulat.
Merdeka! Hidup Petani! Hidup MKGR! Hidup Gotong Royong.
(Udra Edukadi News)
