EDUKADI NEWS – Kuningan
Senin 6 Juli 2026. Program digitalisasi desa di Kabupaten Kuningan Jawabarat, kini tengah menuai sorotan tajam. Hingga saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan (PemDesKel), masih memilih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait jumlah vendor atau pihak ketiga yang mengelola kegiatan belanja hosting aplikasi desa.
Kegiatan belanja hosting untuk aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) tersebut diketahui menelan anggaran hingga jutaan rupiah per desa yang bersumber langsung dari Dana Desa (DD). Nilai akumulatif yang fantastis dari seluruh desa di Kabupaten Kuningan seharusnya diimbangi dengan transparansi publik yang tinggi.
Sikap tertutup dari pihak DPMD Kuningan ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan publik. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai siapa saja pihak ketiga yang ditunjuk sebagai vendor pengadaan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas program digitalisasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Digitalisasi desa yang dibiayai oleh Dana Desa seharusnya menjadi simbol transparansi, bukan justru sebaliknya. Ketika pihak dinas terkait menutup informasi soal vendor pengelola anggaran hosting ini, wajar jika muncul spekulasi negatif di tengah masyarakat,” ujar salah satu perwakilan masyarakat yang memantau perkembangan tata kelola desa di Kuningan.(5/7/2026)
Siskeudes dan Sipades merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. Namun, tanpa adanya kejelasan mengenai regulasi pemilihan vendor, standar harga hosting, dan asas kemanfaatan yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan, esensi dari program digitalisasi ini dinilai mengalami degradasi moral dan integritas.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Bidang PemDesKel DPMD Kabupaten Kuningan belum membuahkan hasil. Masyarakat mendesak agar pihak DPMD segera membuka pos informasi dan memberikan klarifikasi menyeluruh guna menjaga akuntabilitas publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program penguatan ekosistem digital pedesaan.(RD/Jack)
