EDUKADI NEWS \u2013 Kuningan, 16 Pebruari 2026
Praktik pelayanan kesehatan mandiri yang dilakukan tenaga keperawatan berinisial Y di Dusun Manis, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan menjadi sorotan setelah tim media mendatangi melayangkan pertanyaan konfirmasi terkait legalitas praktik, kewenangan pelayanan, serta kepatuhan terhadap aturan kesehatan.
Dalam klarifikasi, Y mengirimkan dokumen STR dan SIPP yang diterbitkan melalui DPMPTSP sebagai bukti legalitas profesinya.<\/p>\n\n\n\n
Namun, dokumen tersebut hanya membuktikan izin menjalankan profesi keperawatan, bukan izin membuka praktik medis seperti dokter yang mendiagnosis penyakit dan memberikan obat langsung kepada pasien.<\/p>\n\n\n\n
Menurut ketentuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, STR merupakan bukti registrasi tenaga kesehatan, sedangkan SIPP adalah izin menjalankan praktik keperawatan sesuai kompetensi.<\/p>\n\n\n\n
Artinya, meskipun memiliki pendidikan S1\/Ners, kewenangan perawat tetap terbatas pada asuhan keperawatan, bukan pelayanan medis.<\/p>\n\n\n\n
Kewenangan perawat yang di perbolehkan :
Perawat praktik mandiri hanya dapat memberikan pelayanan seperti:
Perawatan luka
Ganti perban
Pemasangan kateter sesuai kompetensi
Pertolongan pertama (P3K)
Pemasangan infus sesuai kewenangan keperawatan
Home care pasien
Perawatan lansia
Perawatan pasien stroke\/bedrest
Edukasi kesehatan
Pemeriksaan dasar (tensi, gula darah)
Perawatan ibu nifas dan bayi secara kolaboratif<\/p>\n\n\n\n
Dalam praktik profesional, tindakan tersebut biasanya berada dalam koordinasi dokter sebagai penanggung jawab medis.<\/p>\n\n\n\n
Tindakan yang beresiko melanggar hukum
Jika praktik mencakup:
mendiagnosis penyakit
memberikan terapi pengobatan mandiri
menyerahkan obat langsung kepada pasien
membuka praktik pengobatan umum
menjalankan layanan menyerupai klinik dokter
maka praktik tersebut berpotensi melampaui kewenangan profesi.<\/p>\n\n\n\n
Bahkan dokter umum dalam praktik pun diwajibkan memberikan resep agar obat ditebus di apotek sesuai sistem kefarmasian.<\/p>\n\n\n\n
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Mengatur bahwa tenaga kesehatan wajib bekerja sesuai kompetensi dan izin praktik.
Jika melanggar:
dapat dikenai sanksi administratif
dapat dikenai sanksi pidana bila menimbulkan risiko pada pasien<\/p>\n\n\n\n
UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Menegaskan:
praktik perawat hanya berbasis asuhan keperawatan
dilarang melakukan tindakan medis di luar kewenangan<\/p>\n\n\n\n
Jika praktik terbukti melampaui kewenangan, maka berpotensi dikenai:<\/p>\n\n\n\n
Sanksi Administratif
Berdasarkan UU Kesehatan dan aturan praktik tenaga kesehatan:
teguran tertulis
penghentian sementara praktik
pembatasan layanan
pembekuan izin praktik
pencabutan SIPP oleh dinas kesehatan<\/p>\n\n\n\n
Sanksi Etik Profesi
Melalui pemeriksaan organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Dapat berupa:
peringatan etik
pembinaan profesi
rekomendasi pencabutan izin praktik
sanksi keanggotaan profesi<\/p>\n\n\n\n
Sanksi Pidana
Jika praktik dinilai sebagai pelayanan medis tanpa kewenangan:
Berpotensi dijerat:
pasal praktik tenaga kesehatan tanpa izin\/kewenangan
pidana penjara
denda sesuai ketentuan UU Kesehatan
Apalagi jika tindakan menimbulkan kerugian pasien, maka unsur pidana dapat semakin kuat.<\/p>\n\n\n\n
Selain kewenangan tindakan, tim media juga menyoroti tidak ditemukannya plang identitas praktik resmi yang memuat:
nama tenaga kesehatan
nomor STR
nomor izin praktik
jenis layanan<\/p>\n\n\n\n
Padahal transparansi identitas merupakan kewajiban layanan kesehatan untuk perlindungan pasien.<\/p>\n\n\n\n
STR dan SIPP memang menunjukkan bahwa Y adalah tenaga keperawatan yang sah.<\/p>\n\n\n\n
Namun dokumen tersebut tidak otomatis membenarkan praktik medis seperti dokter, terutama jika mencakup diagnosis penyakit dan pemberian obat langsung kepada masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Media masih membuka ruang klarifikasi lanjutan dari pihak terkait, termasuk dinas kesehatan, guna memastikan apakah praktik tersebut sesuai aturan atau berpotensi melanggar hukum pelayanan kesehatan.<\/p>\n\n\n\n
Media edukadi news akan segera berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kuningan dan APH agar segera melakukan tindakan.(Timred)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
EDUKADI NEWS \u2013 Kuningan, 16 Pebruari 2026Praktik pelayanan kesehatan mandiri yang dilakukan tenaga keperawatan berinisial…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9291,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-9292","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"yoast_head":"\n