EDUKADI NEWS \u2013 Majalengka, 2 Pebruari 2026
Dugaan praktik pelayanan kesehatan ilegal kembali mencuat dan menimbulkan kegelisahan publik di Kabupaten Majalengka. Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka, berinisial SM, diduga membuka praktik pelayanan kesehatan tanpa izin resmi di kediamannya di Desa Kerta Sari, Gang Gombloh Kecamatan Ligung.<\/p>\n\n\n\n
Hasil investigasi Edukadi News mengungkap bahwa SM tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan ringan, namun diduga melakukan tindakan medis berisiko tinggi, seperti penyuntikan, pemasangan infus, serta melayani panggilan ke rumah pasien. Aktivitas tersebut dilakukan layaknya tenaga medis profesional, padahal yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi, kewenangan, maupun legalitas sebagai tenaga kesehatan.<\/p>\n\n\n\n
Informasi yang dihimpun menyebutkan SM pernah bekerja di Rumah Sakit Majalengka sekitar 15 tahun lalu. Namun saat ini, SM telah berstatus ASN aktif di lingkungan DPMD Kabupaten Majalengka.<\/p>\n\n\n\n
Meski demikian, dugaan praktik pelayanan kesehatan ilegal tersebut disebut masih terus berlangsung hingga kini, tanpa pengawasan dari instansi terkait.<\/p>\n\n\n\n
Fakta yang semakin mengkhawatirkan, SM tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan atau keperawatan, serta tidak mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP\/SIPP) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan <\/p>\n\n\n\n
perundang-undangan. Setiap tindakan medis yang dilakukan tanpa dasar hukum tersebut berpotensi membahayakan keselamatan dan nyawa pasien.
Selain itu, SM juga diduga memberikan dan mengedarkan obat-obatan kepada pasien tanpa kewenangan kefarmasian. Tindakan ini berpotensi menimbulkan dampak fatal karena obat diberikan tanpa pengawasan dokter atau apoteker berizin, sehingga rawan kesalahan dosis dan efek samping berbahaya.<\/p>\n\n\n\n
Secara hukum, perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan pidana UU tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa izin dan tanpa registrasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan\/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terutama apabila tindakan tersebut membahayakan keselamatan pasien.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, dugaan peredaran dan pemberian obat tanpa kewenangan juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana di bidang farmasi, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), karena obat merupakan komoditas yang penggunaannya wajib berada di bawah pengawasan tenaga kefarmasian berizin.<\/p>\n\n\n\n
Tak hanya ancaman pidana umum, status SM sebagai ASN justru memperberat konsekuensi hukum. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ASN dilarang keras melakukan perbuatan melanggar hukum dan tindakan yang merusak kepercayaan publik. Jika terbukti, SM dapat dikenai hukuman disiplin berat, mulai dari penurunan pangkat dan jabatan hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.<\/p>\n\n\n\n
Ironisnya, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak Edukadi News kepada SM melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan tanggapan. Bahkan, nomor awak media diketahui diblokir, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya upaya menghindari klarifikasi dan pertanggungjawaban publik.<\/p>\n\n\n\n
Atas dasar temuan tersebut, Edukadi News mendesak BKPSDM Kabupaten Majalengka, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dan DPMD Kabupaten Majalengka untuk segera mengambil langkah tegas dan terbuka. Pembiaran terhadap dugaan praktik ilegal ini dinilai sama dengan mengabaikan keselamatan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Edukadi News juga menegaskan akan melaporkan kasus ini secara resmi ke Aparat Penegak Hukum, termasuk Polda Jawa Barat, guna memastikan proses hukum berjalan objektif dan transparan.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa pelayanan kesehatan ilegal dan selalu memastikan tenaga medis memiliki izin praktik resmi. Keselamatan publik tidak boleh dikorbankan oleh praktik ilegal yang melanggar hukum dan mencederai wibawa negara.<\/p>\n\n\n\n
Edukadi News akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi kepentingan publik dan penegakan hukum.
(Tim Redaksi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
EDUKADI NEWS \u2013 Majalengka, 2 Pebruari 2026Dugaan praktik pelayanan kesehatan ilegal kembali mencuat dan menimbulkan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9127,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-9128","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"yoast_head":"\n