Belanja Persediaan untuk Dijual\/Diserahkan Kepada Masyarakat\/Pihak Ketiga:<\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/edukadi.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image_editor_output_image-2147208574-1785383333000933243858061552243-400x225.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nDari total realisasi belanja persediaan yang mencapai lebih dari Rp9,8 miliar, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp126,03 juta dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar Rp15,11 juta pada paket pekerjaan fisik. Pekerjaan tersebut telah dibayar lunas 100%, namun hingga batas waktu Mei 2026, pihak penyedia baru mengembalikan sebagian kecil ke kas daerah, meninggalkan kelebihan pembayaran senilai Rp134,87 juta.<\/p>\n\n\n\n
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ):
Pada sektor belanja modal JIJ dengan realisasi anggaran mencapai Rp91,54 miliar (98,07%), BPK RI menemukan kekurangan volume pada 8 hingga 10 paket pekerjaan sebesar Rp1,36 miliar serta ketidaksesuaian spesifikasi fisik senilai Rp330,59 juta. Meski seluruh paket telah dibayar lunas 100%, total indikasi kelebihan pembayaran pada sektor ini mencapai Rp1,35 miliar.<\/p>\n\n\n\n
Pemulihan Kerugian Daerah Lambat:
Akumulasi temuan kelebihan pembayaran belanja modal JIJ yang mencapai Rp3,007 miliar, diketahui baru disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp323,38 juta hingga Semester II. Hal ini menyisakan dana miliaran rupiah milik negara yang masih mengendap di pihak ketiga.
Indikasi Keterlibatan Internal dan Pengesahan BAST 100%<\/p>\n\n\n\n
Pimpinan Redaksi Edukadi News, Yudi Hadiansyah, menegaskan bahwa pencairan dana proyek hingga 100% pada pekerjaan yang kurang volume dan tidak sesuai spesifikasi tidak mungkin terjadi tanpa kelalaian berat atau dugaan persekongkolan antara pihak kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Konsultan Pengawas.
“Pencairan anggaran 100% membutuhkan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).<\/p>\n\n\n\n
Bagaimana mungkin proyek yang jelas-jelas kurang volume dan tidak sesuai spesifikasi bisa lolos verifikasi dan dibayar penuh? Ini mengindikasikan adanya indikasi pembiaran dan pelanggaran hukum serius,” tegas Yudi<\/p>\n\n\n\n
Ia juga menambahkan bahwa sesuai Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapuskan pidana bagi para pelaku.<\/p>\n\n\n\n
Kepala Dinas PUTR Majalengka Bungkam
Demi menjaga independensi dan asas keberimbangan berita (cover both sides), Redaksi Edukadi News telah berupaya melakukan konfirmasi serta mengajukan daftar pertanyaan resminya kepada Kepala Dinas PUTR Kabupaten Majalengka melalui pesan elektronik.<\/p>\n\n\n\n
Namun, hingga berita dan laporan pengaduan ini diterbitkan, Kadis PUTR Majalengka tidak memberikan jawaban maupun tanggapan resmi.<\/p>\n\n\n\n
Sikap bungkam tersebut sangat disayangkan karena dinilai menutup-nutupi informasi publik yang menjadi hak masyarakat sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).<\/p>\n\n\n\n
Atas dasar itulah, Redaksi Edukadi News mengambil langkah tegas dengan menyerahkan berkas laporan pengaduan ini ke Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar guna mendorong proses hukum, audit investigatif menyeluruh, serta penjatuhan sanksi blacklist bagi kontraktor nakal yang terlibat.
(Tim Investigasi \/ Redaksi Edukadi News)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
EDUKADI NEWS \u2014 Majalengka 30.Juli 2026, Tim Redaksi Media Edukadi News resmi melayangkan Surat Laporan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10744,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-10745","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"yoast_head":"\n