EDUKADINEWS – Kuningan
Selasa 31 Maret 2026. EDUKADINEWS dan sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Tim Media Bersama mengagendakan audiensi resmi dengan Bidang Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Kuningan Jawabarat.
Pertemuan ini bertujuan untuk mempertanyakan eksistensi serta efektivitas pengelolaan anggaran program Ketahanan Pangan tahun anggaran 2025 yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Langkah ini diambil menyusul adanya laporan masyarakat dan temuan lapangan terkait dugaan ketidakselarasan antara alokasi dana desa sebesar 20% untuk ketahanan pangan dengan realita produktivitas di tingkat desa.
Fokus Utama Audiensi
Koordinator Tim Media, [Nama Koordinator], menyatakan bahwa audiensi ini akan berfokus pada tiga poin krusial:
Evaluasi Eksistensi BUMDes: Mempertanyakan validitas operasional BUMDes yang menerima kucuran dana ketahanan pangan namun tidak menunjukkan aktivitas usaha yang nyata.
Transparansi Anggaran 2025: Meminta penjelasan teknis mengenai skema pengawasan DPMD terhadap penggunaan anggaran ketahanan pangan agar tidak sekadar menjadi “proyek seremonial”.
Urgentitas Audit Investigatif: Mendorong DPMD dan Inspektorat untuk melakukan audit investigatif mendalam terhadap BUMDes yang terindikasi melakukan maladminstrasi atau penyimpangan dana.
“Kami tidak ingin anggaran ketahanan pangan yang seharusnya memperkuat ekonomi desa justru menguap tanpa bekas. Audiensi ini adalah bentuk fungsi kontrol sosial media untuk memastikan setiap rupiah dana desa berdampak pada kesejahteraan warga,” Tim media
Dugaan Malapraktik Anggaran
Berdasarkan investigasi awal tim, ditemukan beberapa indikasi masalah seperti pengadaan bibit/pakan yang harganya melampaui standar pasar (markup), serta pembangunan sarana ketahanan pangan yang terbengkalai. Tim Media juga menyoroti peran Bidang PUM DPMD dalam memberikan rekomendasi kelayakan usaha yang dinilai kurang selektif.
Diharapkan melalui audiensi ini, pihak DPMD dapat memberikan klarifikasi terbuka dan berkomitmen melakukan evaluasi total terhadap BUMDes bermasalah, guna menyelamatkan program strategis nasional di tahun 2025 ini.
(RD)
