EDUKADI NEWS – Kuningan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Desa Cihideunghilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, resmi menerima alokasi anggaran Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp 292 juta. Anggaran tersebut disalurkan melalui skema penyertaan modal usaha yang difokuskan pada program Ketahanan Pangan (Ketapang), sebuah program prioritas nasional tahun 2025.
Dalam pelaksanaannya, BUMDes Amanah mengelola dua lini usaha utama, yakni Tematik Hewani (budidaya ikan nila dan lele) serta Tematik Nabati (perkebunan tebu). Namun, pengelolaan anggaran ini menuai sorotan terkait aspek transparansi dan manajerial internal.
Ketimpangan Informasi pada Sektor Hewani
Ironisnya, Bendahara BUMDes Amanah, Haji Iim, mengaku tidak mengetahui secara rinci realisasi anggaran modal pada belanja kegiatan usaha tematik hewani. Pihaknya menyatakan tidak memiliki data detail mengenai jumlah bibit ikan nila dan lele yang dibeli, serta mengaku kurang memahami proses perkembangan usaha tersebut di lapangan.
Haji Iim menjelaskan bahwa perannya selaku bendahara terbatas pada pencatatan administratif masuk dan keluarnya uang.
“Saya hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran anggaran saja. Untuk mengeluarkan anggaran, itu berdasarkan perintah Direktur BUMDes Amanah. Terkait berapa jumlah bibitnya secara rinci, saya tidak tahu pasti, yang penting saya sudah mengeluarkan anggaran sesuai instruksi Direktur,” ujar Haji Iim. Selasa (25/3/2026)
Detail Anggaran Tematik Nabati (Tebu)
Berbanding terbalik dengan sektor perikanan, Haji Iim justru mampu memaparkan secara rinci alokasi anggaran untuk sektor nabati, khususnya pengelolaan tanaman tebu. Hal ini diduga karena adanya keterlibatan langsung dalam rantai pasok usaha tersebut.
Berikut adalah rincian pengeluaran untuk pengelolaan lahan tebu seluas 2 hektare:
Sewa Lahan: Menggunakan lahan bengkok milik Pemerintah Desa Cihideunghilir seluas 2 hektare dengan harga sewa Rp 1 juta perseratus bata.
Belanja Bibit: Alokasi sebesar Rp 25 juta untuk 2 hektare (Rp 10 juta per hektare untuk bibit utama, sisanya untuk operasional bibit). Menariknya, bibit tebu tersebut dibeli dari pihak Haji Iim sendiri selaku bendahara BUMDes.
Belanja Pupuk: Anggaran telah dikeluarkan, namun bendahara belum dapat merinci angka pastinya karena alasan harus melihat kembali catatan dokumen.
Urgent nya Tata Kelola Profesional
Fenomena “ketidaktahuan” bendahara terhadap rincian belanja modal pada salah satu sektor usaha memicu pertanyaan publik mengenai koordinasi internal dan sistem pengawasan dalam BUMDes Amanah. Sebagai lembaga yang mengelola dana publik dalam jumlah besar, akuntabilitas di setiap lini usaha merupakan kewajiban mutlak untuk memastikan program Ketahanan Pangan 2025 tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Direktur BUMDes Amanah belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme belanja bibit ikan yang tidak diketahui rinciannya oleh bagian keuangan tersebut.
(YN)
