EDUKADI NEWS – Kuningan,26 Pebruari 2026
Forum “Silet Timur” (Suara Insan Lokal Entitas Tapal Batas Timur) wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memberikan kritik tajam terhadap mengemukanya informasi ke publik terkait besaran tunjangan yang dinilai fantastis diterima oleh DPRD Kuningan khususnya untuk tahun anggaran 2026, di tengah kondisi fiskal daerah dalam situasi melemah. Wadah yang bermarkas di Ibu Kota Kecamatan Cibingbin ini, mempertanyakan relevansi serta nilai kepantasan tunjangan perumahan dan transportasi yang diterima para wakil rakyat.
Hal itu disuarakan Koordinator Forum ‘Silet Timur’ Aris Suhendri, kepada media ini, Selasa (26/2/2026). Dia menyatakan, alokasi anggaran untuk tunjangan tersebut harus dikaji ulang.
Menurutnya, angka yang digelontorkan setiap bulannya dianggap tidak mencerminkan empati wakil rakyat ini terhadap kondisi ekonomi masyarakat Kuningan, terutama mengingat daerah ini masih berjuang melawan angka kemiskinan ekstrem.
Pria yang biasa disapa Asep Asdut ini merinci ada beberapa poin penting yang dikritisi pihaknya.
Kritikan utama ucap Asep, dalam sisi terjadinya ketimpangan sosial, berupa besaran tunjangan perumahan dan transportasi yang dinilainya melampaui harga pasar wajar di wilayah Kabupaten Kuningan.
Kemudian lanjutnya, Forum ‘Silet Timur’ ini mengingatkan tentang
transparansi kinerja anggota DPRD Kuningan.
“Kami mendesak adanya korelasi yang jelas antara kenaikan atau pemberian tunjangan itu dengan capaian legislasi dan pengawasan anggaran yang dilakukan DPRD,”ujarnya.
Lebih jauh disinggung Asep Asdut, terkait konteks dan pentingnya efisiensi APBD Kabupaten Kuningan.
Di tengah isu defisit anggaran daerah sambungnya, pengurangan atau rasionalisasi tunjangan jabatan dianggap sebagai langkah konkret efisiensi yang seharusnya dimulai dari para pejabat publik, tidak terkecuali para anggota dewan yang terhormat ini.
“Kami mempertanyakan hati nurani para anggota dewan, pada saat APBD kita terseok-seok dan rakyat kecil kesulitan, apakah pantas tunjangan-tunjangan tersebut tetap dinikmati tanpa ada evaluasi nilai yang objektif ?”ungkapnya menyindir dengan setengah bertanya.
Sehubungan hal itu tegas Asep Asdut, Forum ‘Silet Timur’ yang mewadahi rekan-rekan pergerakan di tapal batas ujung timur Kuningan menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Daerah terutama Bupati Kuningan dan Sekretariat DPRD untuk
membuka rincian besaran tunjangan secara transparan kepada publik sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.
Selanjutnya, melakukan audit independen terhadap penetapan nilai tunjangan perumahan dan transportasi agar sesuai dengan standar harga satuan regional yang realistis. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan anggaran untuk program kerakyatan dibanding fasilitas penunjang pejabat yang bersifat non-primer.
“Kami pastikan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas,”pungkasnya mengakhiri.
(RD)
