EDUKADI NEWS – Kuningan
Raibnya 31 ekor kambing milik BUMDes Rajawali Datar terkuak saat didapati kondisi kandang pada 9/2/2026 sudah tidak berpenghuni satu ekor pun kambing yang dikelola BUMDes, bahkan plang kandang BUMDes Rajawali Datar pun sudah dicopot. Kondisi tersebut belum mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak pemerintah desa Datar kecamatan Cidahu kabupaten Kuningan Jawabarat
Berdasarkan informasi yang berhasil di himpun tim media dari sejumlah sumber pihak masyarakat desa setempat, kambing – kambing milik BUMDes Rajawali Datar sudah di diambil/ dipindahkan oleh dua belah pihak berbeda karena sejumlah alasan
“27 ekor kambing sudah diambil/ dipindahkan oleh inisial A, dan 17 ekor kambing oleh pihak suami inisial E,” katanya sumber kepada tim media ini 9 Februari 2026
Sumber pun memperkuat yang menjadi alasan pengambilan dan pemindahan kambing – kambing milik BUMDes Rajawali Datar dari kandangnya oleh kedua belah pihak yang merupakan bukanlah pengurus BUMDes Rajawali Datar karena ada persoalan utang piutang dan hal lainnya. Kejadian ini telah menjadi sorotan masyarakat desa datar, dan telah diketahui oleh pihak pemerintah kecamatan Cidahu kabupaten Kuningan Jawabarat
Atas kejadian ini tim media akan meminta kepada pihak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan dengan raibnya 31 ekor kambing milik BUMDes Rajawali Datar dari kandang milik BUMDes Rajawali Datar yang telah di beli menggunakan uang negara melalui alokasi anggaran 20 % dana desa Datar tahun 2025 pada program ketahanan pangan (Ketapang) program prioritas pemerintah ditahun 2025 yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Program ini dirancang untuk berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMDesa untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Secara spesifik, fokus prioritas program Ketapang pada tahun 2025 mencakup:
Peningkatan Ketahanan Pangan Desa
Swasembada Pangan Nasional
Penguatan Infrastruktur Pertanian
Diversifikasi Pangan Lokal
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Wanita Tani.
Bukan menjadi Bancakan dan ajang menguntungkan diri sendiri atau golongan juga para perangkat desa dan pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab.
(YN)
