EDUKADI NEWS – BANDUNG 31 Januari 2025,Aliansi Jabar Maju yang terdiri dari LSM TRINUSA, LSM KOREK, GARDA DPP Gadjah Putih Mega Paksi Pusaka, dan Ksatria Heulang Wirabuana 86 (KHW 86) memastikan akan menggelar aksi massa besar-besaran di kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 3 Februari 2026. Aksi ini digelar sebagai bentuk tekanan publik terhadap dugaan kuat praktik penyimpangan dalam pengelolaan program dan anggaran pembangunan infrastruktur daerah.
Dalam pernyataannya, Aliansi Jabar Maju secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap oknum pejabat di lingkungan Dinas Bina Marga Jawa Barat yang diduga mengadu domba masyarakat. Mereka menilai praktik tersebut tidak hanya mencederai etika birokrasi, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari skema kepentingan tertentu.
Selain itu, massa aksi menuntut penjelasan dan klarifikasi terbuka terkait pengelolaan program serta kegiatan pembangunan infrastruktur. Aliansi Jabar Maju juga menuntut keterbukaan informasi publik secara menyeluruh, khususnya menyangkut perencanaan dan realisasi anggaran Tahun 2025 yang hingga kini dinilai tertutup dan minim transparansi.
Isu yang paling disorot dalam aksi ini adalah merebaknya dugaan keberadaan sindikat mafia proyek di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat. Aliansi menduga kuat adanya praktik pengkondisian tender, hingga dugaan ijon uang proyek yang melibatkan aktor-aktor internal. Bahkan, mereka secara terbuka meminta penjelasan mengenai sosok yang disebut-sebut dengan nama “OM DEN”, yang menurut informasi beredar diduga berperan sebagai penghubung sekaligus pengendali aliran dana dalam praktik pengkondisian sejumlah proyek.
Tak berhenti di situ, Aliansi Jabar Maju juga menuntut pencopotan kepala-kepala UPTD yang dinilai tidak kompeten dan tidak profesional di bidangnya. Mereka menilai pembiaran terhadap pejabat yang tidak berkapasitas hanya akan memperparah tata kelola infrastruktur dan membuka ruang korupsi yang lebih masif.
Ketua LSM TRINUSA DPD Jawa Barat, Ait M Sumarna, yang juga bertindak sebagai salah satu penanggung jawab aksi, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. “Aksi ini adalah wujud tanggung jawab moral kami untuk mendorong pemberantasan korupsi dan menekan oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik yang merugikan keuangan daerah dan mencederai kepentingan publik,” tegas Ait.(Yd)
