EDUKADI NEWS – Pekanbaru, 8 Desember 2025
Pembangunan nasional selalu menjadi fondasi utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks ini, birokrasi yang profesional dan berbasis kinerja menjadi syarat mutlak agar pembangunan dapat berjalan efektif, berkesinambungan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan khatulistiwa memiliki anugerah sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Iklim tropis yang mendukung, kekayaan mineral, hutan, laut, hingga potensi energi, seharusnya menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setelah 80 tahun merdeka. Namun muncul pertanyaan mendasar: Sudahkah seluruh anak bangsa menikmati hasil kekayaan ini?
Pembangunan tidak pernah berhenti. Ia merupakan proses panjang yang terus berputar hingga akhir zaman. Namun pembangunan mustahil berhasil jika tidak dikelola secara profesional. Faktanya, sering terjadi tarik-menarik kepentingan, dominasi hawa nafsu individu, dan perilaku birokrasi yang tidak konsisten. Di sinilah hukum sebab-akibat bekerja: pembangunan terhambat karena ulah manusia itu sendiri.
Fenomena sosial seperti kegaduhan publik, dinamika politik, serta sikap saling menyalahkan juga memperparah keadaan. Masyarakat yang mudah terpecah oleh isu-isu remeh justru membuat pembangunan berjalan lambat. Padahal kegaduhan tidak akan pernah menghasilkan perubahan. Bagaimana mungkin kita membangun ketika energi bangsa dihabiskan untuk konflik yang tak perlu?
Merumuskan Pembangunan: Dari Visi ke Aksi
Dalam menyusun pembangunan, dibutuhkan langkah strategis yang disertai analisis mendalam. Visi, misi, tujuan, serta sasaran harus ditetapkan dengan jelas, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT).
Setelah itu, barulah pembangunan dijalankan melalui tahapan:
- Perencanaan
- Organisasi
- Aktivasi (Pelaksanaan)
- Pengendalian (Controlling)
Namun sebelum mewujudkan good governance, perlu dipahami: seperti apa bentuk “baik” yang ingin dicapai? Dengan jumlah penduduk yang besar, upaya menghadirkan pemerintahan ideal tentu bukan perkara mudah. Itulah mengapa visi dan misi diperlukan sebagai arah dan penentu masa depan bangsa.
Dimensi Kebutuhan Bangsa: Perspektif Maslow
Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan manusia memiliki tingkatan. Konsep ini dapat diterapkan pada kebutuhan bangsa:
- Kebutuhan fisiologis – sandang dan pangan. Indonesia memperjuangkan swasembada pangan sebagai pondasi utama.
- Kebutuhan keamanan – seperti hadirnya struktur keamanan negara, termasuk pembentukan Kodam di berbagai daerah.
- Kebutuhan sosial – gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan sebagai ciri khas bangsa Indonesia.
- Kebutuhan penghargaan – meningkatnya ego, ambisi, bahkan perilaku oligarki yang memicu perebutan sumber daya alam hingga memunculkan praktik korupsi.
Namun Maslow belum memasukkan satu kebutuhan paling penting: kebutuhan rohani, yaitu tuntunan agama sebagai pengendali moral. Tanpa spiritualitas, manusia mudah tergelincir dalam keserakahan dan penyimpangan.
Pembangunan dan Kebutuhan Rohani
Pembangunan adalah manifestasi dari keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun keinginan tersebut membutuhkan filter, yaitu istiqamah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa nilai rohani, pembangunan hanya akan melahirkan ketimpangan, kriminalitas, dan kehancuran moral.
Ketika aspek jasmani dan rohani terpenuhi, barulah cita-cita bangsa dapat diwujudkan: kehidupan yang adil, aman, makmur, dan sentosa. Itulah tanda bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) benar-benar hadir melindungi seluruh rakyatnya.
(Sumber: Ir. Syarifuddin Adek)
✍️ Udra – Edukadi News
