Edukadi.com – Kabupaten Bekasi 07/09/2025 | Dalam wawancara di podcast Curhat Bang bersama Denny Sumargo pada 5 September 2025, Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti tingginya tunjangan pejabat publik. Ia mengungkap bahwa meski tunjangan DPR RI seperti tunjangan rumah telah ditiadakan, jumlah tunjangan di DPRD masih sangat tinggi, bahkan di DKI Jakarta bisa mencapai Rp78 juta per bulan dan terjadi juga di beberapa provinsi lain.
Lebih jauh, Rieke mengajak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap gaji dan tunjangan di seluruh lembaga negara, termasuk pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, meski secara hukum pemberian tunjangan tersebut legal, belum tentu moral. Ia juga menyoroti tunjangan kinerja pegawai Kementerian Keuangan yang disebut sebagai salah satu yang tertinggi, mencapai 300% dalam sebulan.
Posisi Strategis di Kabupaten Bekasi
Kini, pernyataan tersebut semakin relevan setelah Rieke ditunjuk sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/KEP.261-UM/2025 yang ditandatangani Bupati Ade Kuswara Kunang pada 11 April 2025. Posisi ini menempatkan Rieke dalam peran unik sebagai penghubung antara kontrol legislatif pusat dengan dinamika pemerintahan daerah.
Dengan jabatan ini, peluang terbuka lebar bagi Kabupaten Bekasi untuk memulai langkah besar sebagai teladan transparansi dan efisiensi anggaran, terutama dalam mengevaluasi gaji dan tunjangan pejabat publik di lingkup Pemda maupun BUMD.
Moralitas Sebagai Instrumen Utama
Publik menghendaki agar moralitas anggaran ditempatkan di atas sekadar legalitas aturan. Legal boleh saja, tetapi apakah sejalan dengan rasa keadilan masyarakat? Pertanyaan ini harus dijawab dengan kebijakan nyata yang menyentuh kepentingan rakyat kecil.
Kabupaten Bekasi Bisa Jadi Role Model Nasional
Dengan dukungan Dewan Penasehat dan kepemimpinan Bupati Bekasi, langkah konkret seperti audit terbuka gaji pejabat, publikasi tunjangan BUMD, dan transparansi kerja sama pihak ketiga bisa menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah percontohan.
Jika hal ini dijalankan dengan konsisten, Kabupaten Bekasi tidak hanya menjadi pusat industri, tetapi juga pionir tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia.
