EDUKADI NEWS – Kota Bandung, Dinas Cipta Bintar kembali menjadi sorotan usai diduga melakukan pembiaran terhadap Hotel Benua yang beroperasi tanpa beberapa perijinan yang diperlukan. Desakan tegas hasil audensi dari LSM Trinusa Kota Bandung tidak dihiraukan, meskipun telah ada komunikasi yang intens antara pihak LSM dan kasi pengawasan cipta bintar, Pak Jaka Bandung.(8/04/2025)
Pada saat audensi bersama Media Edukadi News, LSM DPC Trinusa Kota Bandung mendesak Dinas Cipta Bintar untuk segera mengeluarkan surat perintah kepada Satpol PP Kota Bandung guna menyegel dan menutup Hotel Benua. Desakan ini muncul setelah ditemukan dugaan bahwa hotel tersebut beroperasi tanpa memiliki sejumlah perizinan yang diperlukan.


Meskipun petugas dari dinas Cipta Bintar Kasi Pengawasan (Jaka) telah melakukan kunjungan ke Hotel Benua, pihak hotel tidak dapat menunjukkan beberapa dokumen perizinan penting, seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF), IMB lantai 7 yang dialihfungsikan sebagai tempat ibadah, dan Izin Alfamart. Mereka juga dipertanyakan terkait ketidakpatuhan dalam mengurus perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), dugaan belum ditempuh juga perizinan alih fungsi yang dulunya Rumah Sakit Bersalin tidak ditempuh.
Ketua LSM DPC Trinusa Kota Bandung, Rohman, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tindakan tegas dilakukan. “Kami tidak akan tinggal diam melihat adanya dugaan pelanggaran perizinan seperti ini. Jika memang tidak memenuhi syarat, maka harus segera ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dan Ketua LSM Trinusa Kota Bandung (Rohman) dalam waktu dekat ini akan melakukan demo besar – besaran di depan kantor Cipta Bintar , Didepan. Hotel Benua dan DPRD Kota Bandung.
Media Edukadi News bersama LSM DPC Trinusa Kota Bandung berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dan memastikan adanya langkah tegas dari pihak berwenang. Masyarakat diharapkan juga turut serta dalam mengawal persoalan ini demi menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.(timred)