edukadi news – Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin menyerukan program reboisasi hutan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, harus berjalan dengan baik dan masif, mengingat ada pengambilalihan fungsi hutan untuk infrastruktur IKN. Walau ada yang dikalahkan akibat pembangunan IKN, ia menegaskan fungsi hutan harus diupayakan 100 persen berjalan.
“Saya melihat langsung hutan yang ada di perencanaan pembangunan IKN ini. Kondisi hutannya sangat bagus. Nanti akan ada reklamasi dan pengambilalihan hutan yang akan dipergunakan untuk pembangunan IKN. Saya sebagai wakil rakyat mengharapkan kondisi riil seperti 100 persen, karena nanti akan dipergunakan untuk pembangunan IKN,” katanya usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI meninjau areal hutan di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (18/4/2022).
Pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang bagaimana merelokasi hutan dengan reboisasinya yang masif agar fungsi hutan tetap lestari. Namun, di sisi lain, kata Rudi, sapaan akrab Syafrudin, pembangunan IKN harus tetap berjalan baik. Pembangunan IKN dan program reboisasi harus seirama, berjalan bersamaan.
“Reboisasi mungkin saja tidak sampai 100 persen lagi. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertanggungjawabkannya. Setidaknya ada upaya untuk mengembalikan fungsi hutan. Kita harus mengembalikan fungsi hutan sebagai ekosistem untuk sirkulasi udara dan menjaga habitat. Mengembalikan hutan jadi asri kembali,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu lagi.
Legislator dapil NTB ini menambahkan, yang juga harus dipikirkan adalah bahwa di hutan ada banyak tumbuhan dan satwa endemik yang harus dilestarikan. Kementerian KLH memang sedang masif menyemai tumbuhan-tumbuhan endemik dan native (asli) khas hutan Kalimantan di lokasi yang tidak jauh dari pembangunan infrastruktur IKN. Dengan langkah ini, akan tercipta habitat baru sebagai pengganti hutan yang hilang dan satwa-satwa endemik pun bisa tetap hidup dan terjaga. (Red)
