edukadi news – Dalam rangka membangun masyarakat Inklusif se-Jawa Barat serta sebagai tindak lanjut dari Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk bagi Penyandang Disalibitas, Ditjen Dukcapil Kemendagri RI berkolaborasi dengan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dan Disdukcapil Kota Bandung, melaksanakan Pencanangan Gerakan Bersama untuk Penyandang Disabilitas melalui Pendataan, Perekaman, dan Penerbitan Dokumen Kependudukan. Bertempat di SLBN Cicendo Kota Bandung, Jl. Cicendo No.2, Kota Bandung, kegiatan ini merupakan pencanangan tingkat nasional yang kemudian secara bertahap akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan pencanangan ini pula, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Hj. RD Dewi Sartika, M.Si., Plt. Wali Kota Bandung, H. Yana Mulyana, SE., MM., dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Dady Iskandar, MM., menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) serta Kartu Identitas Anak (KIA) bagi peserta didik SLBN Cicendo Kota Bandung dan peserta didik SLBN Pajajaran Kota Bandung.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa “Setiap WNI maupun WNA yang telah berusia 17 tahun atau pernah menikah, wajib memilki KTP,” tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Terkait dengan pencanangan ini, Ditjendukcapil Kementerian Dalam Negeri pun telah mengeluarkan Surat Edaran No. 470/6454/Dukcapil pada tanggal 28 Maret 2022, terkait dengan Tindak Lanjut Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk bagi Penyandang Disalibitas. Surat edaran ini menjelaskan bahwa Layanan Adminduk bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka pendataan, perekaman, dan penerbitan dokumen kependudukan (biodata, KTP-el, dan KIA) telah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2022 di Jakarta.
Berkenaan dengan hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan jemput bola pendataan, perekaman, dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini Plt. Wali Kota Bandung, H. Yana Mulyana, SE., MM., mendukung penuh program pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Kegiatan pelayanan perekaman KTP-el, pembuatan KIA, Akta Kelahiran, serta penerbitan biodata ini dilaksanakan dengan tujuan melengkapi identitas peserta didik di SLB Negeri dan SLB Swasta yang berada di wilayah Kota Bandung, termasuk SLBN Cicendo Kota Bandung dan SLBN Pajajaran Kota Bandung. Adapun SLB yang berada di Kota Bandung seluruhnya berjumlah 45 sekolah, 3 diantaranya adalah SLB Negeri, dan 42 lainnya merupakan SLB Swasta.
Kegiatan pelayanan dokumen admindukcapil untuk peserta didik SLBN di Kota Bandung ini dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 03 April 2022. Dari 45 SLBN di Kota Bandung terdapat sebanyak 1.873 peserta didik aktif. Dalam kegiatan pelayanan tersebut, total yang berhasil dilayani sekitar 140 peserta didik. Pelayanan ini juga sekaligus untuk memenuhi keperluan administrasi pelayanan publik, seperti kegiatan vaksinasi Covid-19, syarat untuk pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS, kelengkapan persyaratan pendaftaran sekolah, maupun untuk keperluan pemilu presiden di tahuntahun mendatang. Ke depan, diharapkan seluruh penyandang disabilitas yang berada di seluruh wilayah Kota Bandung, khususnya di setiap SLB dapat memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan publik lainnya (red)
