EDUKADI NEWS -Pekanbaru 24 April 2026 Jaksa Agung ST Burhanuddin SH MH mencanangkan lapor saya bila ada Jaksa Nakal. dipertanyakan publik menyusul dugaan pseudo event dalam penanganan skandal 12.000 ha kebun PT.Arara Abadi Tidak bayar pajak 29 tahun dan lakukan Sub Ordonansi
Berita mencuat adanya Surat Aspidsus kejati Riau tanggal 1 April 2026 bahwa perkara korupsi terlapor PT.Arara Abadi telah dilimpahkan ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau
Setelah dilakukan konfirmasi ternyata belum ada/ belum ada dikirimkan dan dapat bocoran sutikno kepala kejaksaan telah melimpahkan tanggal 27 Maret 2026 di mana Sutikno telah terbit Sk mutasi ke jawa barat tgl 5 Maret 2026. Tentu nasib surat ini tidak ada lagi legal standingnya.
Inikan surat akal akalan terkesan surat dagelan / lips servise dengan tujuan meraibkan kasus dan kuat adanya konspirasi.
Kecurigaan semakin kuat adanya kenakalan instansi Adhyaksa karena ada permintaan surat dari ketua komisi III DPRD Provinsi Riau prihal surat pelimpahan tersebut dan segera panggil Kanwil DJP Riau.
H.Edi Basri SH MSi sebagai komisi III membidangi izin dan pajak tentu wajib memonitor serta melakukan pengawasan kinerja pemerintah dan dimungkinan akan mengundang Sutikno guna mendapat kepastian pelimpahan kasus korupsi yang dilakukan oleh PT.Arara Abadi
Dari pengamatan dan pengalaman saya berasumsi tidak dilaksanakan. pelimpahan kasus untuk dilanjutkan ketahap penyidikan oleh PPNS DJP Riau disebabkan 3 orang PPNS tidak ada menginfokan kepada utusan MKGR tentang surat pelimpahan perkara.
PT.Arara Abadi tergolong perusahaan terbesar no.3 dan tentu mempunyai kekuatan yang kuat dan finansial yang besar bayangkan 29 tahun tak bayar pajak.
Jadi dengan adanya pemberian surat pelimpahan seakan akan telah dilakukan penindakan oleh kejati Riau inikan terkesan pembohongan publik / pseudo event, Tegasnya.
( Tim Investigasi Edukadi News )
