EDUKADI NEWS – Kuningan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V, tengah melaksanakan pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Ciawigebang – Batas Cirebon/Kuningan (Waled) di Kabupaten Kuningan.
Pekerjaan tersebut digarap oleh PT Bagas Alend Kautsar, berdasarkan Nomor Kontrak: 283/PUR.08.01/SPK/PPK.Rekon. tertanggal 5 Juni 2025, dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender. Nilai kontrak proyek mencapai Rp14.805.533.515,24 (termasuk PPN), dengan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.
Namun, berdasarkan pantauan tim di lapangan pada Minggu, 20 Juli 2025, terungkap bahwa tidak terdapat keterangan volume pekerjaan pada plang proyek yang terpasang. Padahal, volume pekerjaan adalah informasi krusial dan wajib dicantumkan, baik untuk transparansi publik maupun pengawasan teknis proyek.
📌 Mengapa Volume Pekerjaan Penting?
Volume pekerjaan menjadi dasar dari:
Perhitungan biaya proyek (terkait jumlah material, tenaga kerja, alat berat, dan sebagainya),
Perencanaan dan ketersediaan material,
Pembuatan jadwal pelaksanaan proyek,
Pengawasan mutu pekerjaan oleh konsultan pengawas dan Dinas,
Ketentuan dalam kontrak serta dasar pembayaran progres pekerjaan.
Tanpa informasi ini, proyek berpotensi mengalami deviasi biaya, penjadwalan, hingga kualitas pekerjaan, serta menyulitkan proses audit publik.
❗ Dugaan Pengkondisian Komitmen
Lebih jauh, media Edukadi News tengah mendalami adanya dugaan pengkondisian komitmen saat proses pemenangan lelang, antara pihak kontraktor dengan oknum Dinas UPTD Wilayah V, PPK, dan Pokja Provinsi Jawa Barat. Indikasi ini perlu diklarifikasi guna mencegah terjadinya praktik-praktik yang melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pihak redaksi Edukadi News akan segera melayangkan permohonan konfirmasi resmi kepada:
Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V,
PPK Rekonstruksi Jalan Ciawigebang–Waled,
Pokja Pemilihan Lelang di LPSE Provinsi Jawa Barat.
Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan lembaga pengawas independen untuk turut serta dalam mengawal proyek ini agar tepat mutu, tepat anggaran, dan bebas KKN.
(RD/Jeck)
