EDUKADI NEWS – Pekanbaru 18 November 2026.
NKRI saat sekarang membutuhkan anak bangsa yang memiliki integritas yang solid, profesional, serta memiliki etika dan moralitas. Bukan sekadar populer, bukan sekadar punya pendukung, tetapi punya kemampuan, pengalaman, dan keberanian menjaga konstitusi.
Semua anak bangsa mempunyai peluang yang sama, seperti Prof. Dr. Mahfud MD, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Hamengku Buwono, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dan lain-lain. Mereka semua adalah putra terbaik bangsa yang layak dipertimbangkan. Namun publik bertanya, kenapa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra adalah pilihan yang tepat?
Untuk mengambil suatu keputusan memangku jabatan Wakil Presiden, memerlukan kajian yang mendalam. Jabatan ini bukan jabatan sembarangan. Wakil Presiden itu pembantu Presiden yang tertuang dalam UUD 1945. Kedudukannya konstitusional, bukan sekadar pembantu administratif.
Jabatan Wakil Presiden yang terdahulu adalah hasil Pemilu tahun 2024 dan telah mundur. Tentu jabatan tersebut harus diganti sesuai mekanisme konstitusi. Apapun hasil pilihan dari 2 calon yang diusulkan Presiden yang diputuskan oleh MPR, wajib diterima. Itulah mekanisme demokrasi konstitusional yang harus kita hormati.
Pembantu dan pihak yang dibantu wajib dapat selaras dalam menunaikan amanah pemerintahan. Kata selaras ini dapat diartikan yaitu seiya sekata dan terhindar dari pelanggaran konstitusi dan undang-undang serta aturan yang telah ditetapkan. Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tidak boleh saling bersaing, dan tidak boleh saling menjatuhkan. Keduanya harus satu visi, satu langkah, dan satu tujuan untuk Indonesia.
Alasan Yusril memangku jabatan Wakil Presiden RI adalah karena telah mempunyai pengalaman yang panjang, mulai dari Presiden Soeharto (Presiden ke-2) sampai pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden ke-6). Pengalaman itu bukan hanya satu periode, tetapi melintasi beberapa era pemerintahan dengan dinamika yang berbeda-beda.
Sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Koordinator Hukum dan HAM dan Lapas. Jabatan ini membuktikan bahwa beliau masih dipercaya Presiden untuk mengawal bidang yang paling sensitif, yaitu hukum dan hak asasi manusia. Seorang yang dipercaya mengawal hukum, tentu paham betul bagaimana pemerintahan harus berjalan sesuai hukum.
Bila dilihat dari perilakunya, belum ada yang terjerat dalam peristiwa pidana maupun perdata. Tentu tidak dapat dinafikan, tidak ada orang yang tidak memiliki kekeliruan. Setiap manusia pasti pernah salah. Tetapi kesalahan yang bersifat manusiawi berbeda dengan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan jabatan. Dalam hal ini, rekam jejak Yusril masih bersih dan terjaga.
Nah, atas masukan pakar politik, tentu dipilih sosok figur yang paling tepat, yang umurnya tidak jauh berbeda dari Presiden. Hal ini penting agar komunikasi berjalan cair, saling menghormati, dan tidak ada jarak generasi yang terlalu jauh dalam mengambil keputusan negara.
Bila dilakukan analisa dan perbandingan dari nama-nama calon yang muncul ke media sosial, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra adalah figur paling senior dan memiliki kompetensi dalam pemerintahan. Senioritasnya bukan sekadar usia, tetapi senior dalam ilmu, senior dalam pengalaman, dan senior dalam pengabdian kepada negara.
Beliau paham hukum tata negara, paham birokrasi, paham politik, dan paham bagaimana menjaga agar Presiden tidak melanggar konstitusi. Inilah yang dibutuhkan Indonesia saat ini: Wakil Presiden yang bisa menjadi penjaga konstitusi, bukan sekadar pelengkap.
Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang berani mengingatkan, berani meluruskan, dan berani menjaga agar pemerintahan tetap berada di rel yang benar. Dan sosok itu ada pada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.
(Udra Edukadi News)













